Massa Geram Gelar Aksi di Simpang Mall Lembuswana, Soroti Karhutla hingga Polemik Gratispol

SAMARINDA – Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Aksi Masyarakat Menggugat (Geram), menggelar unjuk rasa di kawasan Simpang Mall Lembuswana, Kota Samarinda, pada Rabu (18/11/2026). Aksi ini melibatkan elemen mahasiswa dari berbagai universitas. Serta organisasi eksternal seperti HMI, GMNI, dan GMKI ini menyuarakan berbagai persoalan krusial di Kalimantan Timur (Kaltim) dan nasional.

Humas Aksi Geram, Renata Cesar Arlika, mengatakan bahwa turunnya massa ke jalan bertujuan untuk mengedukasi, sekaligus membangun kesadaran publik di Kaltim bahwa isu-isu yang mereka bawa merupakan masalah serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Selain melakukan pencerdasan kepada masyarakat, kami juga menuntut pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk hadir langsung berdiskusi dengan mahasiswa sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki wewenang,” ujar Renata saat ditemui di sela-sela aksi, Rabu (18/11/2026).

Dalam aksinya, aliansi Geram membawa sederet tuntutan pokok yang menyasar kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Di antaranya menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai status bencana nasional serta mendorong pemerintah melakukan restorasi pascabencana.

Baca Juga:   Samarinda Masuk Kemarau Sangat Panjang, Terancam Kekeringan dan Asap

Kemudian menindak tegas perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan. Maupun perusahaan tambang yang mengabaikan kewajiban reklamasi pascatambang. Menuntaskan persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih terjadi di wilayah Kaltim.

Selanjutnya melakukan evaluasi total, transparansi, dan perbaikan mekanisme penyaluran dana pada program Gratispol di sektor pendidikan. Mendesak Pemprov Kaltim memberikan kompensasi dan tanggung jawab penuh kepada warga yang terdampak Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Membuka transparansi penggunaan dana bantuan presiden (Banpres) pada dinas terkait, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Terakhir, mendesak Pemprov Kaltim segera melunasi tunggakan tunjangan guru non-ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Menanggapi pertanyaan terkait relevansi isu karhutla di tengah cuaca yang mulai memasuki masa peralihan menuju musim penghujan, Renata menegaskan bahwa persoalan ini bersifat struktural dan berulang setiap tahun di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari Kalimantan hingga Papua.

Menurutnya, lambatnya penanganan pemerintah di tengah dampak kerusakan yang masif. Hingga merugikan negara tetangga memicu kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat.

Baca Juga:   DPRD Samarinda Sahkan Lima Perda Strategis Demi Akselerasi Pembangunan Kota

“Melihat dampak yang begitu besar, pemerintah sangat lambat dalam menanganinya. Kami sebagai masyarakat ikut malu, apalagi dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menilai hal ini bukan kesalahan pemerintah. Menurut kami pernyataan itu sangat egois. Pemerintah seharusnya bersikap lebih bijak dan cepat dalam menangani Karhutla,” tegas Renata.

Aksi yang berlangsung di salah satu titik persimpangan utama Kota Tepian ini berjalan di bawah pengawalan aparat kepolisian setempat sambil menunggu respons langsung dari perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Pewarta: Dimas
Editor: Muhammad Rafi’i

BERITA POPULER