SAMARINDA – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengajak seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan besar, untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Yakni dengan memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Hetifah, data yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan strategi penguatan ekonomi nasional maupun daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Hetifah saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, di Hotel Harris Samarinda, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPS RI, Trophy Endah Rahayu; Kepala BPS Provinsi Kaltim, Mas’ud Rifai; Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Kaltim, Indri Astansi; Ketua Tim Pelaksana Sensus Ekonomi 2026, Nurul Istiqomah; para petugas lapangan sensus; pelaku usaha; UMKM; mahasiswa; serta sejumlah tamu undangan.
“Kalau petugas sensus datang, bukakan pintunya. Dari pedagang besar sampai usaha rumah tangga, mari jawab semua pertanyaan dengan jujur agar sensus ekonomi bisa cepat selesai dan mencapai target,” ujar Hetifah.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang benar untuk mengetahui kondisi perekonomian Indonesia secara riil. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang diambil berpotensi tidak tepat sasaran.
Ia mengibaratkan penyusunan kebijakan seperti seorang dokter yang harus mengetahui kondisi pasien secara tepat, sebelum memberikan pengobatan.
“Kalau kita tidak memiliki informasi tentang kondisi yang sebenarnya, diagnosisnya bisa salah. Kalau diagnosis salah, tentu kebijakan atau pengobatan yang diberikan juga tidak akan tepat. Karena itu, data menjadi sangat penting dalam setiap perencanaan pembangunan,” katanya.
Hetifah menjelaskan hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan. Mulai dari pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, data tersebut juga akan menjadi acuan DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan di berbagai sektor.
Ia menilai Kaltim memiliki peluang besar untuk melakukan transformasi ekonomi. Selama ini struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertambangan. Namun ke depan diperlukan penguatan sektor jasa, industri pengolahan, ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau dan ekonomi biru.
“Melalui sensus ini kita bisa melihat potensi ekonomi Kalimantan Timur yang sesungguhnya. Kita ingin mengetahui peluang investasi, kebutuhan pelaku usaha, hambatan yang dihadapi, hingga strategi apa yang harus disiapkan pemerintah,” ujarnya.
Hetifah mengatakan data sensus nantinya akan memperlihatkan berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha. Mulai dari keterbatasan bahan baku, persoalan logistik, pemasaran, akses permodalan, hingga kebutuhan pengembangan kapasitas usaha.
“Jangan sampai semua pelaku usaha hanya mengikuti tren yang sedang ramai. Dengan data yang lengkap, kita bisa melihat sektor usaha mana yang benar-benar memiliki prospek sehingga kebijakan pemerintah maupun keputusan investasi masyarakat menjadi lebih tepat,” katanya.
Ia juga menyoroti berkembangnya usaha berbasis digital yang kini menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional. Menurutnya, usaha digital tetap harus didata meskipun banyak yang tidak memiliki lokasi usaha tetap.
“Usaha digital juga harus masuk dalam pendataan karena menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kita. Dari hasil sensus nanti pemerintah bisa melihat bagaimana pertumbuhan sektor ini dan dukungan apa yang dibutuhkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Hetifah mengakui masih ada pelaku usaha yang enggan memberikan data kepada petugas sensus. Sebagian khawatir data tersebut akan berdampak pada besaran pajak atau memengaruhi penerimaan bantuan sosial.
Ia menegaskan kekhawatiran tersebut tidak tepat karena data sensus digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penyaluran bantuan sosial.
“Masih ada yang takut kalau usahanya berkembang nanti pajaknya naik atau bantuan sosialnya hilang. Padahal tujuan sensus adalah agar pemerintah mengetahui kondisi sebenarnya sehingga program yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPS RI, Trophy Endah Rahayu, mengatakan Sensus Ekonomi merupakan “medical check-up” bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pelaku usaha diharapkan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
“Kalau saat medical check-up kita harus jujur kepada dokter, begitu juga dalam sensus ekonomi. Kejujuran dalam memberikan data akan menghasilkan kebijakan yang tepat untuk mendukung UMKM, membuka lapangan kerja, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan investasi,” jelas Trophy.
Ia mengungkapkan Kaltim merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan, yang berhasil masuk dalam 10 besar penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertambangan, industri pengolahan, dan konstruksi yang menyumbang sekitar 64 persen terhadap perekonomian daerah.
Menurut Trophy, sektor-sektor lain seperti UMKM, industri kreatif, industri pengolahan, hingga ekonomi digital juga menjadi bagian penting dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar diversifikasi ekonomi daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kaltim, Mas’ud Rifai, melaporkan progres pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kaltim telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026.
“Untuk proses pendataannya telah mencapai sekitar 60 persen wilayah. Saat ini kami sedang berusaha menyelesaikan sisanya sampai akhir Agustus 2026,” ujar Rifai.
Ia menyebut pelaksanaan sensus sejauh ini berjalan lancar meski menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya munculnya informasi yang menyesatkan di media sosial terkait kegiatan sensus. Salah satu konten yang sempat viral, kata Rifai, memperlihatkan petugas sensus seolah-olah dilempari warga. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut ternyata hanya konten yang dibuat oleh kreator media sosial dan telah diklarifikasi.
Di akhir kegiatan, ketiga narasumber sepakat bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Data yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Penulis: Hanafi
Editor : Muhammad Rafi’i
