Foto: Aksi Pemadaman karhutla oleh relawan. (Istimewa)
SAMARINDA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur tak hanya membutuhkan anggaran, tetapi juga kesiapan peralatan di lapangan.
Karena itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meminta pengadaan peralatan dari bantuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) senilai Rp20 miliar dipercepat, dengan target rampung dalam satu hingga dua minggu.
Seno menegaskan, anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi peralatan yang bisa digunakan untuk memperkuat pemadaman di sejumlah wilayah yang masih menghadapi karhutla.
“Saat ini bantuan dana sedang diproses untuk pengadaan barang dan peralatan guna mendukung penanganan karhutla yang masih terjadi di beberapa wilayah,” kata Seno.
Dari total bantuan Rp20 miliar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp10 miliar. Sementara Rp10 miliar lainnya dibagi untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Kehutanan Kaltim.
Seno meminta BPBD menjadi prioritas dalam percepatan pengadaan karena instansi tersebut berhadapan langsung dengan kebutuhan pemadaman di lapangan.
Sejumlah peralatan yang direncanakan untuk dibeli meliputi pompa air, pipa, selang pemadam, hingga perlengkapan keselamatan petugas. Ketersediaan peralatan tersebut diharapkan dapat menunjang upaya pemadaman sekaligus melindungi petugas saat bertugas.
“Mudah-mudahan dalam waktu satu hingga dua minggu ini bisa selesai. Peralatan ini harus segera dimanfaatkan untuk memperkuat pemadaman,” ujarnya.
Meski memasang tenggat cukup singkat, Seno mengakui pengadaan peralatan dalam jumlah besar dan dengan jenis yang beragam tidak selalu mudah diselesaikan dalam waktu cepat.
Terlebih, sebagian pengadaan harus melalui mekanisme tender sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penerima anggaran segera menuntaskan proses pengadaan tanpa mengabaikan aturan.
Bagi Pemprov Kaltim, percepatan ini menjadi penting agar bantuan dari pemerintah pusat tidak berhenti pada proses administrasi, sementara kebutuhan peralatan di lapangan harus segera dipenuhi.
Seno juga mengingatkan agar kecepatan pengadaan tidak mengorbankan ketepatan penggunaan anggaran. Setiap barang yang dibeli harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam penanganan karhutla dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami minta para kepala OPD benar-benar memastikan barang yang dibeli sesuai kebutuhan riil di lapangan dan difungsikan dengan maksimal. Jangan sampai ada belanja yang tak tepat guna,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
