Foto: Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltim di Samarinda. (Umam/Media Kaltim)
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan siap menindaklanjuti berbagai catatan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kaltim terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, usai menghadiri Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (15/6/2026).
Menurut Seno, pemerintah daerah memandang berbagai masukan dari DPRD sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan yang harus ditindaklanjuti secara serius demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
Seno mengatakan Pemprov Kaltim akan meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Inspektorat Daerah untuk mempercepat penyelesaian sejumlah temuan yang masih menjadi catatan BPK.
“Yang menjadi catatan dari BPK akan segera kami rapikan dan selesaikan. Pemerintah juga akan meminta BPKAD dan Inspektorat untuk mempercepat penyelesaian berbagai temuan yang masih menjadi pekerjaan rumah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki pandangan yang sejalan dengan seluruh fraksi DPRD yang memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Karena itu, berbagai rekomendasi yang disampaikan legislatif akan menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian penting dalam mekanisme pengawasan pemerintahan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara transparan, efektif, dan akuntabel.
Sementara itu, dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sejumlah fraksi menyoroti pentingnya optimalisasi PAD serta percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
Fraksi-fraksi DPRD meminta pemerintah daerah lebih maksimal menggali potensi pendapatan daerah sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai rekomendasi yang diberikan lembaga auditor negara tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Berbagai catatan yang disampaikan legislatif tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pembenahan dan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.
