Foto: Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Sofyan Hasdam. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Rencana pemerintah pusat memangkas alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) memicu penolakan keras dari Kalimantan Timur (Kaltim). Daerah yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar Dana Bagi Hasil (DBH) nasional itu menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Sofyan Hasdam, menyatakan sikap tegas menolak wacana pemotongan DBH. Ia menekankan, DBH memiliki formula pembagian yang jelas dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
“Kalau ada pemotongan sepihak, dasarnya apa? Itu yang harus dijelaskan. Walaupun saya tidak menerima mandat langsung dari kepala daerah, sebagai wakil Kaltim di DPD, saya wajib memperjuangkan kepentingan daerah. Dan saya tegaskan, kalau DBH dipotong, saya tidak setuju,” ujar Sofyan, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, konsekuensi dari kebijakan tersebut akan sangat terasa bagi masyarakat di daerah. Berkurangnya DBH berarti anggaran pelayanan publik bisa terganggu, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga program bantuan sosial.
“Efeknya nyata. Kalau anggaran berkurang, kualitas pelayanan publik akan terdampak. Itu yang kita khawatirkan,” jelasnya.
Sofyan memastikan, aspirasi masyarakat Kaltim akan segera diteruskan ke pemerintah pusat. Ia berencana menyusun surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Keuangan sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 disahkan pada 23–26 September mendatang.
“Masukan dari para ekonom dan tokoh daerah akan saya himpun. Selanjutnya, saya akan sampaikan langsung ke Menteri Keuangan sebagai bentuk tanggung jawab saya memperjuangkan hak Kaltim,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
