Foto: Sekda Kaltim, Sri Wahyuni. (Hadi Winata/Radad Samarinda)
SAMARINDA — Usai viral di sosial media, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tanggapi kritik publik terkait rencana belanja renovasi rumah jabatan gubernur dengan membuka ruang evaluasi.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan.
“Semua masukan kita terima dan akan kita pelajari untuk menentukan tindak lanjutnya seperti apa,” kata Sri Wahyuni di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (27/4/2026).
Ia menekankan bahwa proses peninjauan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Menurutnya, belum ada keputusan final terkait kemungkinan perubahan atau penyesuaian dalam daftar belanja.
“Kita berpedoman pada aturan. Secara teknis nanti akan kita koordinasikan,” ujarnya.
Sri Wahyuni juga menanggapi informasi yang beredar di media sosial mengenai nilai pengadaan kursi pijat yang disebut mencapai Rp125 juta. Ia memastikan angka tersebut tidak terkait dengan rumah jabatan gubernur.
“Yang Rp125 juta itu bukan untuk rujab gubernur, tapi di biro lain. Kalau yang di rujab gubernur sekitar Rp47 juta,” jelasnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, total anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur mencakup 57 item belanja senilai Rp25 miliar.
Orang Nomor Satu di Benua Etam ini juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik. “Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujar Rudy melalui akun Instagram pribadinya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
