SAMARINDA – Pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim, asalkan dikelola secara komprehensif, terencana, dan berbasis data. Begitu tegas Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V. Zahry, saat menanggapi arah kebijakan pengembangan pariwisata daerah yang kini mulai diarahkan sebagai sektor prioritas.
Menurut Sarkowi, pemerintah daerah tidak bisa mengelola pariwisata secara parsial. Pengembangan destinasi harus mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas objek wisata, aksesibilitas, fasilitas pendukung, hingga strategi pemasaran yang tepat sasaran.
“Bicara wisata itu tidak bisa sepotong-sepotong. Harus bicara objeknya, aksesnya, pemasarannya, pelakunya, dan tentu dukungan pemerintah,” ujarnya saat diwawancarai pada Kamis, (18/12/2025).
Ia menyebut, Gubernur Kaltim telah memberikan arahan agar sektor pariwisata menjadi salah satu instrumen peningkatan PAD. Namun, arahan tersebut harus diterjemahkan secara konkret oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam bentuk program yang jelas dan terukur.
Sarkowi mengingatkan agar pengajuan anggaran tidak sekadar formalitas, melainkan memiliki output dan outcome yang nyata.
“Jangan sampai anggaran diajukan, tapi hasil dan dampaknya tidak jelas,” tegasnya.
Sarkowi juga menyoroti pentingnya pemasaran pariwisata, termasuk pemanfaatan media sosial dan kolaborasi dengan influencer. Namun, ia mengingatkan bahwa efektivitas strategi tersebut harus diuji secara objektif melalui pelaksanaan dan evaluasi berbasis data.
“Coba dulu secara selektif, ukur perbedaannya dengan kondisi sebelumnya. Kalau ada dampak, berarti efektif. Kalau tidak, berarti tidak,” katanya
Lebih jauh, ia menilai bahwa pemasaran yang masif tanpa dibarengi dengan kualitas objek wisata justru akan kontraproduktif. Jika destinasi tidak menarik atau fasilitasnya minim, wisatawan hanya akan datang sekali tanpa meninggalkan kesan positif.
“Kesan itu penting. Kalau objeknya tidak menarik, orang datang pertama dan terakhir,” ujarnya.
Terkait berbagai persoalan klasik pariwisata seperti keamanan dan keselamatan pengunjung, Sarkowi menegaskan bahwa setiap program pembangunan pasti memiliki kendala. Yang terpenting, menurut dia, adalah kemauan untuk mencari solusi. Evaluasi menyeluruh, kata dia, baru bisa dilakukan setelah program berjalan dan realisasi anggaran selesai.
Ia menambahkan, evaluasi kinerja OPD di sektor pariwisata nantinya akan tercermin dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur. Dari sana, DPRD dapat menilai secara objektif dinas mana yang berkinerja baik dan mana yang perlu pembenahan.
“Di LKPJ itu nanti kelihatan, mana rapot hijau, abu-abu, atau merah. Semuanya harus berbasis data, bukan katanya-katanya,” pungkas Sarkowi.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
