SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya keselarasan antara proses perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu disampaikannya saat menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-3 bertema Perencanaan dan Penganggaran dalam Pemerintahan yang Demokratis di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Sabtu (14/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, politisi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa setiap program pemerintah harus disusun melalui mekanisme yang jelas dan mengikuti tahapan perencanaan yang telah ditetapkan.
“Setiap tahapan perencanaan dan penganggaran harus dilalui sesuai mekanisme. Apa yang muncul dalam perencanaan harus sama dengan yang ada di penganggaran,” ujar Sapto.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan antara rencana program yang telah disusun dengan alokasi anggaran yang kemudian ditetapkan dalam dokumen keuangan daerah. Menurutnya, ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola pemerintahan.
“Jangan sampai dalam perencanaan misalnya hanya 10, tetapi di penganggaran menjadi 12. Hal-hal seperti ini yang harus dihindari agar tata kelola pemerintahan tetap transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Sapto juga menuturkan bahwa saat ini proses perencanaan hingga penganggaran pemerintah daerah berada dalam pengawasan ketat, termasuk kewajiban pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain itu, ia menyinggung polemik program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Kalimantan Timur yang sempat menjadi sorotan publik karena dinilai muncul tanpa melalui proses perencanaan yang jelas.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar penyusunan program pemerintah dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur.
“Kasus seperti DBON Kaltim yang disebut-sebut sebagai program ‘siluman’ harus menjadi pelajaran bersama. Perencanaan dan penganggaran sekarang sudah diawasi secara ketat, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Andi Desky
