spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ricuh di DPRD Samarinda, Anggota Dewan Lempar Kotak Makanan saat Bahas Gaji Buruh

SAMARINDA – Rapat audiensi terkait tuntutan pembayaran gaji buruh proyek Teras Samarinda berujung ricuh di ruang rapat DPRD Kota Samarinda, Kamis (27/2/2025).

Kericuhan terjadi saat perwakilan PUPR Kota Samarinda, Andriyani, menyebut bahwa pihaknya pernah bertemu dengan perusahaan Samudra Anugerah Indah Permai, kontraktor proyek Teras Samarinda. Pernyataan ini langsung memicu emosi anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim.

“Kok sama kalian bisa bertemu dengan pihak perusahaan Anugerah Indah Permai, tetapi kita berulang kali mengadakan rapat terkait Pekerja Teras Samarinda yang belum dibayarkan, belum ada respons dan susah sekali ditemui,” ujar Abdul Rohim dengan nada kecewa.

Dari pantauan Mediakaltim.com, kekecewaan Abdul Rohim memuncak hingga ia menggebrak meja, melempar dua kotak makanan ke arah PPK PUPR Ilham, dan terlibat perkelahian. Insiden ini memaksa petugas keamanan DPRD dan Kapolsek Kota Samarinda, AKP Kadio, turun tangan untuk melerai.

photo screenshot dari kericuhan di Ruang Rapat DPRD kota Samarinda. (Dimas/Media Kaltim)
Saat melakukan audensi di ruang rapat kota Samarinda. (Dimas/Media Kaltim)

“Insiden tadi itu bagi saya biasa saja, itu ekspresi atas keprihatinan kita dengan nasib puluhan, ada 84 lebih karyawan yang belum mendapatkan hak-haknya. Ini bukan hanya soal uang, tapi dampak dari uang yang mereka tidak terima,” jelas Abdul Rohim seusai kejadian.

Baca Juga:   Wabah Gondongan Merebak di Samarinda, Dinkes Imbau Warga Waspada

Sebelumnya, puluhan pekerja proyek Teras Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Samarinda, menuntut pembayaran gaji yang belum mereka terima selama setahun. Mereka didampingi oleh TRC-PPA Kaltim.

Dalam audiensi, salah seorang pekerja bahkan menangis, menceritakan bagaimana ia dan keluarganya terpaksa meninggalkan kontrakan karena kesulitan ekonomi akibat gaji yang tak kunjung dibayar.

Abdul Rohim mengecam lambatnya penyelesaian masalah ini oleh PUPR dan PPK Teras Samarinda Tahap I, Ilhamsyah. Ia menilai, masalah ini sudah berlarut-larut dan berdampak besar pada kehidupan para pekerja.

“Masalah ini sudah berlarut-larut. Bagaimana mungkin jumlah yang secara nominal tidak terlalu besar bisa berdampak pada lebih dari 80 pekerja?” tegasnya.

Ia menambahkan, negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya, terutama dalam situasi seperti ini.

“Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi mereka dan keluarganya. Ini harus segera diselesaikan,” pungkasnya.

Penulis: Dimas
Editor: Nicha R

BERITA POPULER