Proyek MYC Rp1,2 Triliun Diajukan Pemprov, DPRD Kaltim Beri Catatan

SAMARINDA – Rencana proyek Multi-Years Contract (MYC) senilai Rp1,24 triliun yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat sejumlah catatan dari DPRD Kaltim. Selain kemampuan fiskal yang terus menyusut, kesiapan dan kepastian hukum lahan di sejumlah lokasi proyek juga dipertanyakan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, M. Samsun, tidak menolak pembangunan yang direncanakan melalui skema MYC tersebut. Namun, ia mengusulkan agar pengerjaannya dilakukan secara bertahap menggunakan skema single year atau kontrak tahun tunggal, bukan kontrak tahun jamak yang mengikat anggaran hingga beberapa tahun.

Sikap itu disampaikan Samsun seusai rapat pembahasan MYC bersama Pemprov Kaltim di Gedung E, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (16/11/2026). Rapat berlangsung sejak pukul 17.00 hingga 21.00 Wita.

Menurut Samsun, dukungan terhadap pembangunan tidak perlu dipertentangkan dengan kehati-hatian dalam mengelola anggaran. Dia menegaskan, proyek strategis yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi tetap layak didukung. Hanya saja, skema pembiayaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kami setuju. Memang proyek strategis dan itu bermanfaat buat rakyat untuk pertumbuhan ekonomi. Enggak ada yang enggak sepakat, kami mendukung. Hanya saja barangkali solusinya melalui single year,” kata Samsun.

Baginya, persoalan utama MYC bukan sekadar besarnya nilai anggaran, melainkan konsekuensi kontrak yang mengikat pemerintah selama tiga tahun. Ketika sebuah proyek masuk dalam skema tahun jamak, pemerintah tidak lagi leluasa mengatur anggaran karena terdapat kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi pada tahun-tahun berikutnya.

Baca Juga:   Komplek Makam Aji Raden Kesuma, Bakal Jadi Taman Makam Pahlawan PPU

Sementara itu, kondisi fiskal Kaltim sedang tidak berada dalam situasi yang leluasa.

“Kemampuan fiskal kita enggak bisa dipungkiri, tiga tahun terakhir ini kan menurun terus. Jangan lagi tambah-tambah beban,” ujarnya.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Proyeksi APBD Kaltim yang sebelumnya berada di kisaran Rp15 triliun pada 2026 diperkirakan menyusut menjadi sekitar Rp12 triliun pada 2027. Artinya, ruang fiskal pemerintah berpotensi semakin sempit ketika kewajiban belanja dan program prioritas daerah tetap harus dipenuhi.

Dalam kondisi demikian, kontrak jangka panjang berisiko mengurangi fleksibilitas pemerintah ketika pendapatan daerah tidak sesuai target.

Samsun mengingatkan, pemerintah harus menjaga arus kas atau “cash flow” agar kewajiban yang sudah berjalan tidak mengganggu kebutuhan belanja lainnya.

Dia juga menolak anggapan bahwa pembiayaan pembangunan provinsi semestinya dibebankan melalui penerimaan pajak dan retribusi kabupaten/kota. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa disederhanakan dengan mengambil sumber pendapatan daerah lain, sebab justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan antardaerah.

“Yang terpenting adalah kemampuan fiskal kita. Perhitungannya, kemudian legalitasnya,” tegasnya.

Namun, catatan Samsun tidak berhenti pada urusan anggaran. Dia juga mengungkapkan adanya persoalan kesiapan lahan pada sejumlah titik kegiatan yang diusulkan masuk dalam proyek MYC.

Baca Juga:   Begini Cara Personel Samapta Lakukan Patroli Malam

Beberapa lokasi disebut masih bersinggungan dengan wilayah hak guna usaha (HGU), kawasan hutan tanaman industri (HTI), hingga hutan produksi. Kondisi tersebut membutuhkan penyelesaian administrasi dan legalitas sebelum pembangunan benar-benar dilaksanakan.

Menurutnya, proses peralihan maupun penyelesaian status lahan tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan sederhana. Pemerintah harus memastikan seluruh persoalan diselesaikan terlebih dahulu agar proyek tidak tersandung persoalan hukum di kemudian hari.

“Jangan sampai nanti sudah mau kita bangun, ternyata masih ada masuk wilayah hak guna yang lain, masuk wilayah HTI, hutan produksi dan sebagainya. Untuk peralihan lahan itu enggak gampang. Enggak serta-merta. Banyak yang harus diselesaikan,” ungkapnya.

Persoalan serupa, lanjut Samsun, juga perlu diperhatikan dalam rencana pembangunan rumah sakit. Dia menyebut masih terdapat persoalan sengketa lahan yang harus diselesaikan, termasuk yang berkaitan dengan Pemerintah Kota (Pemkot).

Dia tidak ingin pembangunan fasilitas kesehatan justru dimulai ketika status tanahnya belum benar-benar bersih.

“Rumah sakit juga masih ada sengketa lahannya. Jangan sampai nanti sudah mau dibangun, ternyata bermasalah lagi dengan Pemkot. Selesaikan dulu itu, clearkan dulu. Kalau sudah clear semuanya, siapa yang enggak ingin rakyat kita menikmati kesehatan yang bagus? Pasti kami mendukung,” tuturnya.

Baca Juga:   Rita Widyasari Beri Sinyal Siap Kembali Jika Didukung Masyarakat

Di sisi lain, Samsun mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu jauh menambah daftar kewajiban baru ketika pekerjaan yang menjadi tanggung jawab provinsi sendiri masih membutuhkan perhatian.

Dia menyinggung kondisi infrastruktur jalan provinsi yang masih memerlukan perbaikan. Menurutnya, pemerintah harus lebih dahulu memastikan kewajiban yang sudah nyata dan berada dalam kewenangannya dapat dituntaskan.

“Kalau dari PU juga bilang itu nonstatus, bukan lahan provinsi, sementara jalan-jalan provinsi masih banyak yang harus diperbaiki. Yang sudah nyata-nyata itu kewajiban kita, jangan menambah lagi kewajiban lain. Jangan menambah lagi beban lain,” katanya.

Samsun pun menegaskan bahwa perbedaan pandangan mengenai MYC tidak seharusnya dibaca sebagai penolakan terhadap pembangunan maupun persoalan lintas daerah pemilihan. Selama proyek tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltim, menurutnya, kepentingan daerah harus tetap menjadi pertimbangan utama.

Akan tetapi, dukungan politik tidak boleh menggantikan perhitungan kemampuan keuangan dan kepastian hukum.

“Skemanya saja. Kami tidak menolak pembangunannya. Cuma bertahap dengan single year,” pungkasnya.

Dengan demikian, perdebatan mengenai MYC Rp1,24 triliun kini bukan hanya menyangkut proyek apa yang akan dibangun, melainkan juga bagaimana pemerintah memastikan pembangunan tersebut tidak berubah menjadi beban fiskal yang diwariskan ke tahun-tahun berikutnya.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R

BERITA POPULER