SAMARINDA – Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bergeming mempertahankan skema “Multi-Years Contract” (MYC) atau kontrak tahun jamak untuk tiga proyek pembangunan senilai Rp1,24 triliun. Di tengah kekhawatiran DPRD terhadap kemampuan fiskal daerah, Pemprov justru menilai skema tersebut tidak akan mengganggu keuangan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut pembiayaan MYC telah diperhitungkan dalam rancangan belanja infrastruktur. Dengan demikian, anggaran tersebut bukan merupakan tambahan belanja di luar pos yang sudah direncanakan.
Penjelasan itu disampaikan Sri seusai rapat bersama DPRD Kaltim membahas usulan MYC di Gedung E, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (16/11/2026) malam.
Sri memaparkan, dalam rancangan KUA-PPAS 2027, belanja infrastruktur Kaltim diproyeksikan mencapai 40,43 persen atau sekitar Rp3,27 triliun.
Sementara alokasi MYC pada 2028 diperkirakan sebesar Rp485 miliar. Jika dibandingkan dengan proyeksi belanja infrastruktur 2027, angka tersebut berada pada kisaran 12 hingga 13 persen.
“Jadi tidak ada isu soal fiskal karena dia akan ditagging menjadi bagian dari belanja infrastruktur, bukan belanja yang di luar infrastruktur. Hanya kontraknya kontrak tahun jamak,” jelas Sri.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas kekhawatiran sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim. Sebelumnya, anggota legislatif mengingatkan bahwa kemampuan fiskal daerah terus mengalami tekanan, sementara skema MYC berpotensi mengikat kewajiban anggaran hingga tiga tahun mendatang.
Namun, bagi Sri, kontrak tahun jamak justru diperlukan untuk menjamin kepastian penyelesaian pembangunan.
Dia menilai pengerjaan melalui kontrak tahunan berpotensi menghabiskan waktu karena pemerintah harus kembali melewati tahapan pelelangan dan persiapan material setiap pergantian tahun anggaran.
Jika proses persiapan tersebut memakan waktu sekitar tiga bulan setiap tahun, dalam tiga tahun pemerintah berpotensi kehilangan sembilan bulan waktu pengerjaan.
“Kenapa harus tahun jamak? Kita ingin menjamin kepastian penyelesaian pembangunan. Kalau kontrak per tahun ada waktu buat lelang, ada waktu buat penyiapan bahan material segala macam. Bayangkan kalau satu tahun persiapan itu makan waktu tiga bulan, kali tiga tahun sudah sembilan bulan kita hilang,” paparnya.
Sri juga menjelaskan bahwa skema pembiayaan tiga tahun tidak berarti kontraktor harus selalu bekerja selama tiga tahun penuh. Apabila penyedia jasa sanggup menyelesaikan pekerjaan dalam waktu satu tahun, pembangunan bisa lebih cepat difungsikan, sementara pembayarannya tetap mengikuti skema yang telah disepakati.
“Ini skemanya pembiayaan tiga tahun. Penjelasannya bisa kurang dari tiga tahun. Boleh kontraktornya sanggup satu tahun, dibayarnya tiga tahun. Manfaatnya apa? Fungsional,” katanya.
Adapun tiga proyek yang diusulkan masuk dalam skema MYC meliputi pengembangan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II atau RS Korpri di Samarinda, pembangunan Jalan Sotek-Bongan, serta Jalan Gerunggung-Kepala Telake.
Dari ketiga proyek tersebut, dua pembangunan jalan menjadi bagian dari strategi Pemprov Kaltim membuka konektivitas wilayah yang selama ini relatif sulit dijangkau.
Sri menjelaskan, Jalan Sotek-Bongan diproyeksikan menjadi jalur penghubung sekaligus akses logistik baru yang membuka konektivitas kawasan Kaltim dengan wilayah Kalteng.
Sementara Jalan Gerunggung-Kepala Telake diharapkan memperluas akses ekonomi hingga kawasan perbatasan dan membuka hubungan menuju wilayah Paser.
Menurutnya, pembangunan kedua ruas tersebut bukan sekadar memperpendek jarak perjalanan. Pemprov ingin menciptakan jalur distribusi barang dan jasa yang memungkinkan daerah-daerah pinggiran berkembang menjadi kawasan transit ekonomi.
Dia mencontohkan kawasan Gerunggung di Kutai Barat (Kubar) yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Dengan tersedianya infrastruktur jalan, kawasan tersebut diharapkan tidak lagi terisolasi dan dapat terhubung dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi.
“Daerah yang tadinya pinggir, daerah terisolasi, sudah dibangun jalannya, dia memang harus terkoneksi. Punya jalur ekonomi. Itu yang dibangun, jalur ekonominya,” ujarnya.
Sri bahkan melihat peluang konektivitas lintas provinsi sebagai salah satu kepentingan strategis pembangunan Kaltim. Terbukanya jalur logistik menuju provinsi tetangga diyakini dapat memperluas distribusi barang sekaligus menciptakan pintu ekonomi baru bagi kawasan yang dilintasi.
“Kalau pintu-pintu ini dibuka, akan menjadi pintu ekonomi baru, jalur logistik baru. Tentunya akan membuat daerah-daerah yang dilintasi menjadi berkembang,” tuturnya.
Di sisi lain, usulan MYC tersebut telah mengalami penyesuaian setelah Pemprov melakukan penajaman rincian anggaran dan meninjau kembali lokasi pekerjaan.
Nilai usulan yang semula sekitar Rp1,28 triliun berubah menjadi Rp1,24 triliun. Penyesuaian itu terutama berkaitan dengan perincian kebutuhan pekerjaan, termasuk hasil peninjauan terhadap jalur Gerunggung-Kepala Telake.
Berdasarkan rincian usulan terbaru, pembangunan Jalan Sotek-Bongan membutuhkan anggaran sekitar Rp241,98 miliar. Jalan Gerunggung-Kepala Telake sebesar Rp556,98 miliar, sedangkan pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II dialokasikan sekitar Rp444,83 miliar.
Dengan demikian, keseluruhan proyek tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp1,24 triliun untuk periode 2027 hingga 2029.
Meski demikian, kepastian pelaksanaan MYC masih bergantung pada proses pembahasan dan persetujuan bersama DPRD Kaltim. Sebab, komitmen kontrak tahun jamak tidak cukup hanya didasarkan pada pertimbangan teknis pembangunan, tetapi juga harus memperoleh persetujuan legislatif.
Sri menyatakan pembahasan selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang berjalan di DPRD, termasuk proses penetapan KUA-PPAS.
Di tengah tekanan fiskal dan perbedaan pandangan mengenai skema pembiayaan, Pemprov Kaltim tetap berharap proyek-proyek tersebut dapat direalisasikan. Bagi pemerintah, persoalannya bukan hanya bagaimana membangun infrastruktur, tetapi bagaimana memastikan wilayah-wilayah yang selama ini berada di pinggiran memiliki akses untuk masuk dalam perputaran ekonomi regional.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R



