Foto: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Muhammad Faisal
SAMARINDA — Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (POPROV) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) yang rencananya digelar di Kabupaten Paser pada November 2026 mulai diwarnai isu penundaan.
Desas-desus tersebut mencuat setelah sejumlah kabupaten/kota dikabarkan belum mengalokasikan anggaran untuk mengirim atlet.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Muhammad Faisal, mengakui bahwa wacana penundaan menjadi salah satu opsi yang dibahas dalam rapat koordinasi bersama daerah. Hal ini berkaitan dengan kesiapan anggaran dari pemerintah kabupaten/kota peserta.
Faisal menjelaskan, secara prinsip tuan rumah Kabupaten Paser telah menyatakan siap menggelar Porprov pada 2026. Namun persoalan muncul dari sisi kesiapan daerah peserta.
“Porprov kemarin pasti sudah menyatakan siap di 2026. Cuma pertanyaannya apakah kabupaten atau kota siap? Nanti Porprovnya siap, yang ikutnya cuma dua daerah, kan kacau juga,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi terakhir, Dispora Kaltim mencatat lebih dari separuh daerah mengaku belum menganggarkan biaya pengiriman atlet untuk mengikuti ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.
“Nah, dari rakor kemarin lebih dari 50 persen menyatakan tidak ada anggaran untuk mengirim atlet,” kata Faisal.
Kondisi itu, lanjutnya, tidak berarti daerah-daerah tersebut tidak siap berpartisipasi, melainkan karena keterbatasan anggaran yang belum dialokasikan dalam APBD masing-masing.
Ia menyebut situasi ini tidak lepas dari dampak penyesuaian anggaran yang terjadi di banyak daerah.
“Bukan belum siap, memang tidak dianggarkan oleh pemerintah kabupaten/kotanya. Setelah pemotongan ini kan banyak yang kalang kabut juga dengan anggaran,” jelasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Dispora Kaltim berencana menggelar pertemuan lanjutan pada bulan Ramadan bersama para kepala dinas pemuda dan olahraga kabupaten/kota, ketua KONI daerah, serta Bupati Paser sebagai tuan rumah.
Pertemuan tersebut akan menjadi forum untuk menentukan apakah Porprov tetap dilaksanakan pada 2026 atau diundur ke 2027.
“Dari suara yang banyak memang menginginkan di 2027 pada triwulan pertama. Jadi jauh lebih aman dan lebih siap,” ujarnya.
Selain opsi penundaan, Dispora Kaltim juga membuka kemungkinan skema pelaksanaan bersama di beberapa daerah jika Porprov tetap digelar sesuai jadwal.
Faisal mencontohkan pola pelaksanaan seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dapat digelar di beberapa provinsi sekaligus.
“Seperti PON kan ada yang di NTT, ada yang di NTB, kemudian ada yang di Jakarta. Nanti mungkin kita ambil jalan tengah. Mana yang di Paser, mana yang mungkin bisa di Balikpapan, Berau, atau Samarinda,” jelasnya.
Menurutnya, skema tersebut bisa menjadi solusi agar pelaksanaan Porprov tetap berjalan tanpa terlalu membebani satu daerah.
Namun hingga kini, keputusan final masih menunggu hasil pembahasan lanjutan dengan pemerintah daerah dan tuan rumah.
Faisal juga enggan menyebutkan secara spesifik kabupaten/kota mana saja yang belum menganggarkan partisipasi dalam Porprov karena merupakan hasil pembahasan internal rapat.
“Yang jelas lebih dari 50 persen memang tidak dianggarkan, bukan tidak siap. Kalau dianggarkan mereka siap,” tegasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
