Foto: Kobaran api yang melahap ratusan kios di Pasar Segiri, Samarinda. (Istimewa)
SAMARINDA – Kebakaran yang melanda kawasan grosir sayur Pasar Segiri tidak hanya meninggalkan kerugian fisik bagi para pedagang, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan pangan di Samarinda dan sekitarnya.
Menyadari peran strategis pasar tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bergerak cepat mempercepat pembangunan ulang guna mencegah gangguan distribusi bahan pokok yang berpotensi memicu inflasi.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy, menegaskan bahwa langkah percepatan dilakukan sebagai respons terhadap posisi Pasar Segiri yang menjadi simpul utama distribusi pangan di Kaltim.
Menurutnya, aktivitas pasar yang beroperasi selama 24 jam menjadikan kawasan tersebut sebagai tulang punggung pasokan kebutuhan pokok bagi berbagai daerah. Karena itu, pemulihan tidak boleh berlangsung lama.
“Instruksi Pak Wali Kota jelas, pembersihan harus selesai dalam satu sampai dua hari, dan perencanaan pembangunan langsung berjalan paralel agar pedagang bisa segera kembali beraktivitas,” ujarnya.
Sehari setelah kebakaran, sejumlah organisasi perangkat daerah langsung diterjunkan, mulai dari Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, PUPR hingga Dinas Pemadam Kebakaran.
Kolaborasi lintas instansi ini difokuskan pada percepatan pembersihan area sekaligus penyusunan anggaran pembangunan.
Marnabas menjelaskan, sekitar 80 persen pasokan komoditas di Pasar Segiri berasal dari luar daerah. Jika proses pemulihan berjalan lambat, rantai distribusi berisiko terganggu dan dapat berdampak pada kenaikan harga bahan pangan di pasaran.
“Pasar ini menyuplai banyak wilayah. Kalau distribusi tersendat, efeknya bisa langsung terasa pada harga kebutuhan pokok,” katanya.
Untuk mempercepat pemulihan, Pemkot memilih konsep bangunan semi permanen menggunakan konstruksi baja ringan.
Model ini dinilai lebih cepat dibangun namun tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pedagang.
Bangunan akan dilengkapi atap serta sekat sederhana agar pedagang dapat kembali berjualan sembari menunggu penataan jangka panjang.
“Kami prioritaskan fungsi terlebih dahulu, yang penting distribusi pangan tetap berjalan dan pedagang bisa kembali mencari nafkah,” jelasnya.
Karena lahan merupakan aset pemerintah kota, proses pembangunan dipastikan tidak menghadapi kendala administrasi.
Pemkot menargetkan pengerjaan rampung kurang dari satu bulan apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.
“Kami targetkan satu bulan bisa selesai. Kita perlu mempercepat semua upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pangan dalam lingkup yang luas,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
