SAMARINDA – Pilkada masih beberapa tahun lagi. Golkar Kaltim sudah mulai menyiapkan orang untuk bertarung.
Musda Golkar yang digelar bergiliran di 10 kabupaten dan kota bukan hanya memilih ketua partai. Ketua DPD terpilih sekaligus diarahkan maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada berikutnya.
Kebijakan itu sudah diputuskan melalui pleno DPD Golkar Kaltim. Ketua terpilih bahkan terancam sanksi jika tidak menjalankan komitmen tersebut.
“Siapa pun juga yang menjadi ketua terpilih, wajib menjadi calon kepala daerah,” tegas Sekretaris DPD Golkar Kaltim Muhammad Husni Fahruddin saat Musda XI Golkar Kutai Kartanegara di Tenggarong, Senin (31/8/2026).
“Kalau tidak maju maka akan ada sanksi. Karena syarat itu diplenokan di DPD Golkar Kaltim untuk kemudian bisa dipersiapkan dari lima tahun sekarang,” tegasnya.
Golkar ingin menyiapkan calon jauh sebelum Pilkada. Ketua DPD diberi waktu membangun elektabilitas sekaligus memperkuat mesin partai di daerah masing-masing.
“Kita mensyaratkan bahwa ketua terpilih harus menjadi calon kepala daerah. Jadi Golkar itu tidak mendukung di luar kader,” kata Husni.
Sebelum Pilkada, mereka akan menghadapi ujian pertama pada Pemilu 2029. Perolehan suara dan kursi Golkar akan menentukan seberapa kuat modal politik masing-masing ketua DPD.
PETA CALON MULAI TERBACA
Di Samarinda, Golkar sudah memilih Andi Satya Adi Saputra. Anggota DPRD Kaltim itu terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD Golkar Samarinda periode 2026–2031 pada 8 Agustus lalu.
Dengan kebijakan Golkar Kaltim tersebut, Andi Satya kini berada di jalur menuju perebutan kursi Wali Kota Samarinda.
Di Balikpapan, Rahmad Mas’ud kembali memimpin Golkar. Ia terpilih secara aklamasi pada Musda XI, 26 Februari 2026 lalu.
Namun posisi Rahmad berbeda. Ia saat ini menjalani periode kedua sebagai Wali Kota Balikpapan hingga 2030. Karena itu, Golkar masih harus menentukan figur yang nantinya dipasang untuk Pilwali berikutnya.
Bontang juga sudah punya figur. Andi Faizal Sofyan Hasdam kembali memimpin Golkar setelah terpilih secara aklamasi pada Musda VIII, 27 Juni 2026.
Posisinya cukup kuat. Selain memimpin Golkar Bontang, Andi Faiz juga menjabat Ketua DPRD Bontang.
Di Berau, Syarifatul Sya’diah terpilih secara aklamasi pada Musda XI, 26 Agustus. Mandat politiknya bahkan dituangkan dalam pakta integritas: ketua terpilih bersedia maju sebagai calon bupati pada Pilkada berikutnya atau melepaskan jabatan Ketua DPD.
Kutai Barat juga sudah mengarah kepada Ahmad Syaiful atau Acong. Ia kembali dipercaya memimpin Golkar Kubar melalui Musda VI, 23 Agustus 2026. Seusai Musda, Acong menyatakan siap maju pada Pilkada berikutnya.
Di Paser, figur Golkar adalah Ikhwan Antasari. Wakil Bupati Paser tersebut kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Paser pada Musda XI, 25 Februari 2026.
Posisinya sebagai wakil bupati membuat Ikhwan punya modal untuk menuju perebutan kursi bupati.
Di Penajam Paser Utara, Andi Muhammad Yusup kembali memimpin Golkar melalui Musda VI, 29 Agustus 2026. Target terdekatnya memperbesar kursi Golkar di DPRD PPU agar partai memiliki kekuatan lebih besar saat mengusung calon bupati.
Kukar menjadi daerah terbaru yang menyelesaikan Musda. Hasanuddin Mas’ud kembali terpilih secara aklamasi, Senin (31/8/2026) hari ini.
Ketua DPRD Kaltim yang akrab disapa Hamas itu langsung menyatakan siap menjalankan keputusan partai untuk maju pada Pilkada.
Golkar bahkan sudah memasang target politik untuk Hamas. Kursi Golkar di DPRD Kukar yang sekarang berjumlah sembilan ditargetkan naik menjadi 15 pada Pemilu 2029.
Golkar Kaltim menghitung masih ada waktu tiga sampai empat tahun untuk mempersiapkannya.
Mahakam Ulu juga mulai masuk peta konsolidasi. Mayang Sari Belawan muncul dalam kepengurusan Golkar Mahulu dan masuk radar figur menuju kontestasi daerah.
Sementara Kutai Timur masih dinamis. Sejumlah nama muncul menjelang konsolidasi Golkar, termasuk Sayid Anjas. Kepengurusan sebelumnya dipimpin Kasmidi Bulang. Hasil konsolidasi akan menentukan siapa yang mendapat mandat serupa.
Artinya, belum semua nama tersebut bisa disebut calon resmi Pilkada. Golkar baru menetapkan arah politik bahwa ketua DPD harus disiapkan maju. Penetapan calon tetap melalui mekanisme partai menjelang Pilkada.
PEMILU 2029 JADI TES PERTAMA
Ketua DPD yang dipasang menuju Pilkada lebih dulu harus membuktikan kekuatannya pada Pemilu 2029.
Di Kukar, Hamas ditarget menaikkan sembilan kursi menjadi 15. PPU membidik kursi Ketua DPRD. Balikpapan harus mempertahankan dominasi setelah Golkar meraih 16 kursi. Daerah lainnya juga dibebani target menambah suara dan kursi.
Hasil Pemilu 2029 akan menjadi ukuran awal. Ketua DPD yang mampu memperbesar suara Golkar otomatis memiliki modal lebih kuat menuju Pilkada.
Strategi ini berjalan di bawah Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas’ud. DPP Golkar mengesahkan kepengurusan Golkar Kaltim periode 2025–2030 melalui SK tertanggal 16 Januari 2026.
Satu hal masih belum final: jadwal Pilkada berikutnya.
Sejumlah pengurus menyebut 2031 sebagai proyeksi. Namun jadwal pemilihan kepala daerah berikutnya masih menunggu tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah.
Golkar Kaltim memilih tidak menunggu. Samarinda sudah mengarah ke Andi Satya. Kukar ke Hasanuddin Mas’ud. Berau ke Syarifatul Sya’diah. Kubar ke Ahmad Syaiful. Paser memiliki Ikhwan Antasari. Bontang dipimpin Andi Faizal. PPU bersama Andi Muhammad Yusup.
Nama-nama itu lebih dulu harus melewati Pemilu 2029. Dari sana akan terlihat siapa yang benar-benar punya modal untuk maju. (MK)
Pewarta: Ady
Editor: Agus S
