Foto: Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat memberikan selamat kepada pejabat baru di GOR Segiri. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas. Hal ini disampaikannya dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang digelar di GOR Segiri, Senin (29/9/2025).
Dalam kesempatan itu, sebanyak tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama resmi dilantik, disusul 230 pejabat administrator dan pengawas, tujuh pejabat fungsional, tujuh kepala puskesmas, serta 78 kepala sekolah.
Semua proses pengangkatan dan rotasi tersebut telah mendapatkan rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian Dalam Negeri.
Andi Harun menekankan bahwa jabatan yang baru diemban bukanlah sekadar kedudukan atau hak, melainkan sebuah amanah besar. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan adalah kepercayaan, jangan sekalipun tergoda untuk menyalahgunakan wewenang atau melakukan tindakan menyimpang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi mengaitkan pesan integritas itu dengan delapan area pencegahan korupsi yang menjadi fokus Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Delapan area itu meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan internal, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pajak daerah, serta perizinan.
“Tidak boleh ada praktik kolusi, korupsi, maupun nepotisme. Kita ingin membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya lagi.
Disamping itu, Andi Harun mengatakan bahwa tidak ada ruang bagi pejabat yang hanya bermodal kedekatan politik atau faktor non-profesional. Menurutnya, satu-satunya kriteria untuk bertahan di jabatan adalah integritas, profesionalitas, dan kinerja nyata.
“Kalau dalam satu tahun saudara tidak memberi dampak positif, jabatan bisa dicabut. Ini berlaku bagi semua, tanpa kecuali. Hanya profesionalitas dan integritas yang bisa menjadi jaminan,” ujarnya.
Pesan keras tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya poin ketujuh tentang penguatan birokrasi dan reformasi hukum, politik, serta pemberantasan KKN.
Menurut Andi Harun, tanpa integritas, semua program kerja yang baik sekalipun tidak akan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, ia mengingatkan pejabat agar tidak tergoda dengan gaya hidup berlebihan.
“Jangan mau kaya secara instan dengan cara-cara yang salah. Jangan bermain-main dalam pengadaan barang dan jasa, jangan bermain-main di area perizinan atau pelayanan publik. Itu wilayah yang sangat rawan,” katanya.
Andi Harun menegaskan kembali bahwa kunci keberhasilan birokrasi adalah kombinasi antara integritas, profesionalitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman.
Ia berharap seluruh pejabat baru dapat membuktikan kinerjanya dalam dua bulan masa orientasi, sebelum memasuki fase percepatan program kerja di bulan ketiga.
“Gasnya harus beingat, sesuai kemampuan anggaran kita. Tapi yang penting, orientasinya sudah jelas yakni bekerja profesional, menghindari KKN, dan memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat Samarinda,” tutupnya.
Adapun ketujuh pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik, sebagai berikut:
1. Neneng Chamelia Shanti, Inspektur Kota Samarinda
2. Cahya Ernawan, Kepala Badan Pendapatan Kota Samarinda
3. Fiona Citrayani, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Yosua Laden, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Mochammad Arif Surochman, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Yuyum Puspitaningrum, Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah
7. Deasy Evriyani, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
