Foto: Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Komisi III DPRD Kota Samarinda menekankan perlunya langkah cepat dan terencana untuk menangani sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan bencana.
Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menyebut bahwa relokasi menjadi solusi paling realistis demi menjamin keselamatan siswa dan menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.
Menurut Deni, beberapa sekolah di Samarinda sudah terlalu sering terdampak banjir maupun longsor sehingga kondisi bangunannya kini tidak lagi layak.
Ia menilai, pemerintah kota bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) perlu menyusun strategi pemindahan yang matang agar kegiatan belajar tidak terganggu dan mutu pendidikan tetap terjaga.
“Sudah saatnya pemerintah kota mengambil langkah nyata. Keselamatan siswa dan guru harus jadi prioritas utama. Relokasi bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi bagian dari upaya memastikan hak dasar masyarakat terhadap pendidikan yang aman,” ujarnya di Lapangan Polresta Samarinda, Rabu (5/11/2025).
Ia menjelaskan, DPRD melalui Komisi III telah berulang kali menyampaikan rekomendasi agar Pemkot Samarinda memetakan sekolah-sekolah berisiko tinggi dan menyiapkan lokasi baru yang lebih aman serta representatif.
Langkah ini, kata Deni, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelayanan publik di bidang pendidikan.
“Masih banyak sekolah yang terletak di kawasan langganan banjir. Setiap musim hujan, kegiatan belajar terganggu. Kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan,” tegasnya.
Selain itu, Deni menyoroti pentingnya sinergi lintas instansi agar kebijakan relokasi tidak berhenti pada tahap wacana. Menurutnya, koordinasi antara Pemkot, DPRD, dan pemerintah provinsi harus diperkuat, termasuk dalam penyediaan lahan dan pembiayaan.
“Kalau semua pihak punya komitmen yang sama, saya yakin relokasi ini bisa mulai direalisasikan tahun depan. Yang terpenting, perencanaannya matang dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan relokasi ini tak hanya berfokus pada aspek fisik bangunan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran, akses siswa, serta kenyamanan tenaga pendidik.
“Relokasi harus disertai peningkatan kualitas fasilitas belajar dan lingkungan yang kondusif. Jangan sampai pindah lokasi tapi masih menghadapi persoalan serupa,” katanya.
Deni menyebut, langkah relokasi sekolah rawan bencana selaras dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan pentingnya peningkatan layanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Ini soal komitmen untuk melindungi generasi muda. Pendidikan yang aman dan layak adalah pondasi bagi masa depan Samarinda,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
