SAMARINDA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) memicu aksi protes Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim di depan Kantor Gubernur Kaltim. Aksi sempat memanas ketika massa berupaya membakar ban bekas di halaman kantor gubernur hingga terjadi saling dorong dengan petugas keamanan.
Pembakaran ban itu dimaksudkan sebagai simbol protes terhadap kabut asap yang dikeluhkan masyarakat. Massa ingin pemerintah merasakan langsung dampak asap yang mereka nilai mengancam kesehatan warga, terutama anak-anak.
“Kami ingin orang-orang di dalam gedung ini, termasuk Gubernur, merasakan sendiri bagaimana rasanya menghirup asap yang setiap hari dihirup masyarakat Kaltim!” teriak salah seorang orator di tengah ketegangan aksi, Senin (19/10/2026).
Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap dampak karhutla bagi kelompok rentan. Ia juga menyoroti dugaan kematian seorang bayi yang menurut pihaknya berkaitan dengan paparan asap kebakaran.
Rina menegaskan, organisasinya biasanya tidak terlibat dalam demonstrasi di lingkungan pemerintah. Namun, persoalan kesehatan anak membuat mereka memutuskan turun ke jalan.
“Kami biasanya tidak pernah ikut demo ke pemerintah. Tapi karena ini berkaitan dengan keselamatan anak-anak, kami harus maju,” ujar Rina Zainun di lokasi aksi.
Rina mengungkapkan, di daerah Pelita 8 Samarinda saja, terdapat dua anak yang terdampak langsung. Satu di antaranya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Ia juga menyesalkan bantahan pejabat yang menyebut bayi meninggal bukan karena asap Karhutla.
“Ibu korban sudah menjelaskan bahwa bayinya sebelumnya tidak ada gangguan pernapasan, hanya keterlambatan tumbuh kembang. Pernahkah pejabat datang melayat atau mengecek langsung kondisi bayi tersebut? Tidak ada,” tegas Rina.
“Ini yang dikatakan Gubernur ‘aman-aman saja’? Ini yang kita protes. Apakah harus menunggu masyarakat mati massal dulu baru ada kepedulian? Saya saja sampai menghabiskan dua botol oksigen dan sakit dua minggu karena asap, apalagi bayi-bayi kita,” lanjutnya.
Selain membela hak kesehatan anak-anak, TRC PPA Kaltim juga menyoroti kondisi miris para personel di lapangan, seperti relawan Damkar, BPBD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga tim ambulans yang bertaruh nyawa hingga tengah malam tanpa dukungan peralatan yang memadai.
Atas dasar kondisi tersebut, TRC PPA Kaltim menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, mendesak pemerintah menetapkan karhutla di Kaltim sebagai bencana nasional. Desakan itu disampaikan dengan alasan titik api disebut masih ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.
Kedua, meminta pemerintah melengkapi alat pelindung diri (APD) serta peralatan pemadaman darat bagi personel yang bertugas. Menurut massa, jika status bencana nasional tidak ditetapkan, dukungan terhadap petugas di lapangan tetap harus diperkuat.
Ketiga, menuntut jaminan pelayanan medis gratis bagi warga, terutama anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Meski situasi sempat memanas akibat insiden pembakaran ban, massa menegaskan tidak akan membubarkan diri sebelum ditemui langsung oleh Gubernur Kaltim.
“Kalau Gubernur tidak turun menemui kami, kami tidak akan bubar. Biar kami bermalam, biar kami diusir, kami tetap bertahan. Bahkan walaupun saya harus ditangkap kepolisian, saya tetap bersuara agar Karhutla ini segera dihentikan. Ini bukan lagi soal prosedural, tapi soal keselamatan jiwa masyarakat Kaltim,” pungkas Rina.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih menyuarakan aspirasinya di area Kantor Gubernur Kaltim dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.
Pewarta: Dimas
Editor: Nicha R
