SAMARINDA – Polemik air bersih di Perum Borneo Mukti 2, Jalan Damanhuri, Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Samarinda, masih terus berlanjut hingga hari ini.
Sekiranya sudah setahun berlalu setelah gelombang protes warga kepada pengelola dan pemerintah kota. Namun hingga kini, warga Perum Borneo Mukti 2 masih terus bergelut dengan krisis air.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, beberapa waktu lalu sempat memberikan pernyataan mengenai hal tersebut. Menurutnya, patut mempertanyakan kebijakan pengelola perum, sebab fasilitas-fasilitas perum harusnya dilaporkan ke pemerintah.
Lebih jauh, Andi Harun, menganggap bahwa selama ini pengelola perum belum memberikan berkas-berkas tersebut kepada pemerintah. Sehingga tindak lanjut mengenai krisis air di Perum Borneo Mukti 2 tidak bisa begitu saja diselesaikan oleh pemerintah kota, melainkan tanggung jawab pengelola perum.
“Kita harus liat dulu, mereka sudah menyerahkan berkasnya apa belum. Setahu saya belum. Pengembang Perum harus bertanggung jawab, kan itu awalnya transaksi kepada konsumen, harusnya sudah ada penandatanganan di awal,” ungkapnya.
Firdaus, Sekretariat RT Perum Borneo Mukti 2, memiliki pandangan lain. Menurutnya apa yang dilontarkan oleh Wali Kota Samarinda tidak menjawab keluhan warga di tempatnya. Ia merasa Wali Kota tidak memahami apa yang menjadi keluhan warga mengenai krisis air.
“Wali Kota tak paham tentang keluhan namun menjelaskan secara menyeluruh Samarinda Utara bahwa perumahan borneo mukti yg mengalami krisis air. Tentang penyerahan aset sudah dilakukan dari pengembang ke pemerintah baik jaringan maupun pasum,” terangnya.
Water Treatment Plant (WTP) tidak lagi mampu memberikan akses air kepada warga Perum Borneo Mukti 2, sehingga bagi Firdaus, warga sudah menyurati Wali Kota agar membantu membangun jaringan pipa dan intake agar PDAM bisa mengalir ke perumahan.
Di tempat lain, Wali Kota menjelaskan bahwa kawasan Samarinda Utara memang memiliki masalah tentang penyaluran air. Warga diharapkan bersabar menunggu pembangunan pipa baru di kawasan Sempaja sembari mencoba membagi waktu pelayanan air.
Kemudian Andi Harun menekankan untuk tidak menyalahkan pemerintah terkait kasus krisis air di Perum Borneo Mukti 2. Sebab pemerintah sendiri masih meninjau kembali berkas-berkas yang belum diserahkan oleh pihak perum.
“Kalau pengembangnya tidak beres, jangan seolah-olah pengembangnya tidak beres, maka beritakanlah pengembang yang salah. Jangan malah seakan pemerintah yang kurang memberikan pelayanan publik. Kita mau layani, kalau pengembangnya belum serahkan berkas gimana,” pangkasnya.
Hingga saat ini, warga masih menunggu jadwal audiensi dengan Walikota Samarinda. Sebab pengembang sudah tidak mau tahu menahu setelah diserahkan kepada pemerintah kota.
Pewarta : Khoirul Umam
Editor : Nicha R
