Foto: Kepala DPTPH Kaltim, Siti Farisyah Yana. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat jaminan keamanan pangan di daerah.
Kepala DPTPH Kaltim, Siti Farisyah Yana, mengungkapkan bahwa program Jospol di dinasnya akan difokuskan pada pembangunan Laboratorium Otorita Keamanan Pangan, fasilitas pertama di Kalimantan yang khusus menguji keamanan pangan segar.
Menurutnya, laboratorium ini sudah menjadi kebutuhan mendesak, terutama menyongsong visi ‘generasi emas’ yang harus dilindungi sejak dari sumber pangan yang dikonsumsi.
“Kita sadar, kalau mau menuju generasi emas, mereka harus dilindungi dari makanan yang terkontaminasi,” jelasnya.
“Sekarang banyak sekali makanan segar yang terpapar pestisida, bahan pengawet, atau kontaminasi lainnya. Selama ini kita tidak punya lab khusus untuk menguji keamanan pangan segar.” tambahnya.
Saat ini, pengujian keamanan pangan segar masih terbatas dan harus dikirim ke Jawa atau ke fasilitas tertentu di luar Kaltim. Laboratorium baru ini akan membuat provinsi menjadi lebih mandiri dalam mengawasi kualitas pangan yang beredar.
“Kalau pangan olahan itu kan ditangani Balai POM. Tapi untuk pangan segar seperti buah dan sayur, kita belum punya fasilitasnya. Jadi ini harus ada,” tegas Siti Farisyah.
Ia menjelaskan, pangan segar seperti buah dan sayuran sangat rentan terhadap kontaminasi, terutama dari pestisida. Ia mencontohkan kasus buah anggur yang pernah ditemukan mengandung sianida dan zat kimia lainnya.
“Nanti sebelum pangan itu diberikan ke masyarakat, kita akan lakukan pengecekan. Termasuk sosialisasi kepada petani agar melapor ketika mau panen untuk pengujian,” katanya.
Siti Farisyah memastikan bahwa perencanaan pembangunan lab dimulai pada 2026. Sementara operasional perdana ditargetkan dapat berjalan pada 2027.
“Jadi 2026 kita rancang, dan 2027 kita running,” ujarnya.
Kedepan, laboratorium tersebut akan dibangun di Samarinda dan menjadi satu-satunya fasilitas sejenis di Pulau Kalimantan.
“Provinsi lain belum punya. Jadi nanti kabupaten atau kota di Kaltim tidak perlu lagi mengirim sampel ke Jawa. Kita bisa lakukan semuanya di sini, menuju kemandirian pangan,” tutupnya. (adv/jer/diskominfokaltim)
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
