Foto: Ilustrasi desa yang belum dipasok listrik. (Istimewa)
SAMARINDA — Kalimantan Timur (Kaltim) dikenal sebagai salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia. Minyak, gas, hingga batu bara diproduksi dari Benua Etam. Namun, di tengah kekayaan sumber daya tersebut, pemerataan akses listrik masih menjadi pekerjaan rumah.
Hingga 2026, masih terdapat puluhan desa di Kaltim yang belum terjangkau layanan listrik PLN. Pemerintah Provinsi Kaltim mencatat sedikitnya 72 desa belum berlistrik dengan total 58.725 kepala keluarga (KK).
Persoalan tersebut bahkan menjadi perhatian Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang membawanya langsung dalam rapat bersama pemerintah pusat di Jakarta.
Rudy menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN pada Desa Belum Berlistrik di Kalimantan Timur di Ruang Serbaguna Samaun Samadikun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).
Di hadapan Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno, Rudy menegaskan bahwa status Kaltim sebagai daerah penghasil energi seharusnya berbanding lurus dengan ketersediaan listrik yang merata dan andal bagi masyarakat.
“Kaltim ini lumbungnya energi, Pak Dirjen. Tapi listrik kita belum semua menikmati. Bukan hanya teraliri, tapi juga harus andal. Tidak seperti hari ini, listrik gantian hidup, bukan gantian mati,” kata Rudy.
Menurut Rudy, persoalan listrik tidak bisa hanya dilihat dari ada atau tidaknya sambungan listrik ke rumah warga.
Keandalan pasokan juga menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat hingga dunia usaha.
“Listrik sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dan mendorong gairah investasi,” tegasnya.
Data Pemprov Kaltim menunjukkan, kebutuhan pembangunan jaringan listrik yang belum terjangkau PLN masih cukup besar. Sepanjang 926,55 kilometer sirkuit (KMS) jaringan antardusun, RT, dan desa masih belum terjangkau layanan PLN.
Kondisi geografis Kaltim menjadi salah satu tantangan dalam memperluas jaringan tersebut. Sejumlah desa berada di wilayah yang jauh dari pusat permukiman dan memiliki akses infrastruktur yang terbatas.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Bambang Arwanto mengatakan, desa yang belum berlistrik tersebar di sejumlah kabupaten.
“Misalkan Paser ada empat desa, Kutai Timur 13 desa, Berau 15 desa, Kutai Barat 21 desa, Kukar delapan desa, dan Mahakam Ulu 11 desa yang belum berlistrik,” kata Bambang.
Jika dirinci, jumlah tersebut menunjukkan persoalan paling besar berada di Kutai Barat dengan 21 desa, disusul Berau 15 desa, Kutai Timur 13 desa, dan Mahakam Ulu 11 desa.
Sementara Kukar dan Paser masing-masing masih memiliki delapan dan empat desa yang belum menikmati listrik PLN.
Bambang menegaskan, pemerataan jaringan menjadi salah satu persoalan utama kelistrikan Kaltim selain keandalan pembangkit.
“Jadi memang permasalahan kita itu ada pada kurang andalnya pembangkit dan tidak meratanya PLN,” jelasnya.
Bukan Sekadar Sambungan Rumah
Persoalan belum berlistrik di Kaltim tidak hanya menyangkut pemasangan sambungan listrik ke rumah warga. Pemerintah masih harus membangun jaringan hingga ke wilayah yang selama ini belum terjangkau.
Dari data yang disampaikan Pemprov Kaltim, pada akhir 2025 terdapat 1.038 desa/kelurahan di Kaltim.
Saat itu, 109 desa tercatat belum teraliri listrik PLN dengan kebutuhan pembangunan jaringan mencapai sekitar 926,55 KMS.
Angka terbaru yang disampaikan ESDM Kaltim pada 2026 menunjukkan masih ada 72 desa yang belum berlistrik dengan total 58.725 KK.
Artinya, pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya memperluas akses, tetapi juga memastikan jaringan yang sudah tersedia mampu memberikan pasokan secara konsisten.
Persoalan keandalan tersebut terlihat ketika pemadaman bergilir masih terjadi di sejumlah wilayah Kaltim.
Ironisnya, kondisi itu berlangsung ketika secara sistem Kaltim sebenarnya memiliki cadangan daya.
Bambang menyebut total daya mampu kelistrikan Kaltim mencapai 1.082,07 megawatt (MW), sedangkan beban puncak mencapai 929,66 MW. Dengan demikian, terdapat cadangan sekitar 152,41 MW.
Namun, sejumlah pembangkit milik PLN maupun swasta atau Independent Power Producer (IPP) harus menjalani pemeliharaan.
Ketika beberapa unit tidak beroperasi secara bersamaan, sistem mengalami defisit daya sekitar 50-100 MW dan memicu pemadaman bergilir.
“Menurut penjelasan PLN, ada beberapa pembangkit IPP yang memang mengalami perbaikan rutin,” ujarnya.
Pemeliharaan tersebut antara lain dilakukan pada PLTU Graha Power Kaltim, PT Indonesia Energi Dinamika (INDOEKA), PLTU Embalu PT Cahaya Fajar Kaltim, serta pembangkit PLN seperti PLTU Kariangau.
“Itu menyebabkan kita defisit daya berkisar 50 hingga 100 MW. Hal inilah yang memicu terjadinya pemadaman bergilir di tengah masyarakat,” jelas Bambang.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan kelistrikan Kaltim memiliki dua sisi. Di satu sisi, masih ada desa dan puluhan ribu keluarga yang belum terjangkau jaringan PLN.
Di sisi lain, masyarakat yang telah menikmati listrik masih menghadapi persoalan keandalan pasokan.
Karena itu, Rudy meminta pemerintah pusat dan PLN tidak hanya mengejar penambahan sambungan listrik, tetapi juga memastikan jaringan dan pembangkit mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim.
Sementara Bambang mendorong PLN memperbaiki manajemen pemeliharaan pembangkit agar gangguan tidak berlarut-larut.
“Karena bagaimana pun PLN satu-satunya entitas penyuplai listrik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
