Belum Rampung, Gedung Pandurata RSUD AWS Dikebut Hingga Akhir Tahun

SAMARINDA – Penyelesaian Gedung Perawatan Pandurata RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda, masih berpacu dengan tenggat kontrak 31 Desember 2026. Meski progres pekerjaan lanjutan disebut berjalan positif, sejumlah pekerjaan fisik masih harus dituntaskan sebelum gedung tersebut diserahterimakan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pandurata Dinas PUPR Kalimantan Timur (Kaltim), Sidiq Prananto Sulistyo, mengatakan kontrak pekerjaan lanjutan baru berjalan sekitar tiga hingga empat minggu.

Karena itu, capaian progres secara angka masih relatif kecil. Namun, menurut dia, realisasi pekerjaan sejauh ini masih berada di atas target yang telah direncanakan.

“Kalau secara proporsi terhadap progresnya memang di awal ini kita rencanakan masih rendah. Tetapi realisasinya sudah positif terhadap progres rencana,” ujarnya.

Sidiq menjelaskan, pekerjaan yang masih berlangsung tidak hanya menyangkut penyempurnaan bangunan, tetapi juga sejumlah komponen pendukung. Di antaranya pembangunan selasar tambahan dan pemasangan sistem tata udara, termasuk booster fan.

Pekerjaan tersebut sebelumnya belum dapat dilaksanakan karena anggaran terserap untuk sejumlah penyesuaian dan pekerjaan tambahan selama pembangunan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa target penyelesaian tetap mengacu pada kontrak. Serah terima pekerjaan antara kontraktor pelaksana dan PPK dijadwalkan paling lambat 31 Desember 2026.

Baca Juga:   BKD Kaltim Berikan Peluang Ribuan Honorer menjadi ASN 2024

“Kita tetap sekarang semangatnya, upaya kita dengan kontraktor. Saya tetap membatasi bahwa secara kontrak kita sampai dengan akhir Desember,” tegasnya.

Untuk memastikan target tersebut tercapai, pihaknya menggelar rapat evaluasi bersama kontraktor setiap pekan. Pertemuan itu membahas strategi percepatan dan pekerjaan yang harus diprioritaskan.

Sidiq mengaku tetap optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai tenggat. Namun, ia tidak menampik adanya kemungkinan pekerjaan belum tuntas hingga batas akhir kontrak.

“Kalau saya bicara harus tetap optimistis. Kalau saya bicara dengan kontraktor dan memberikan peluang untuk tidak optimistis, nanti dia akan kerja santai,” katanya.

Apabila pekerjaan tidak selesai sesuai masa kontrak, pihaknya akan mengevaluasi kondisi di lapangan dengan mengacu pada mekanisme yang diatur dalam peraturan gubernur (pergub). Mekanisme tersebut memungkinkan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dengan konsekuensi pengenaan denda sesuai ketentuan.

“Kita akan lihat nanti mekanisme Pergub ini, termasuk penggunaan denda. Kita evaluasi,” jelasnya.

Sementara itu, terkait kesiapan gedung untuk menunjang pelayanan kesehatan, Sidiq menegaskan pelaksanaan pekerjaan tetap mengacu pada dokumen perencanaan dan regulasi yang berlaku. Sejumlah penyesuaian dilakukan menyusul perubahan ketentuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selama proses pembangunan.

Baca Juga:   Disperindagkop Kaltim Catat 650 Aduan, Heni Purwaningsih: Kami akan Terus Selidiki Akar Masalah

Penulis: Hadi Winata
Editor: Muhammad Rafi’i

BERITA POPULER