SAMARINDA — Deru knalpot dan kepulan asap kendaraan menyatu dengan keputusasaan ratusan warga yang terjebak dalam antrean mengular panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Samarinda.
Pemandangan barisan sepeda motor hingga mobil yang memanjang hingga mengganggu bahu jalan kembali menjadi potret kelam krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tepat di jantung provinsi penopang energi utama Indonesia.
Di antara barisan kendaraan yang merayap perlahan tepat di hadapan instalasi tangki timbun berkapasitas ribuan kiloliter, para pengemudi ojek daring (ojol) tampak mematikan mesin demi menghemat sisa tetes bensin di tangki mereka.
Jaket hijau dan helm khas mereka membaur di barisan antrean, menanti giliran dengan gurat wajah letih di bawah terpaan hawa panas jalanan.
Bagi para pekerja transportasi daring ini, waktu tunggu berjam-jam bukan sekadar ujian kesabaran, melainkan ancaman nyata bagi periuk nasi harian. Durasi mengantre yang menelan waktu antara satu hingga dua jam setiap harinya memangkas jam kerja produktif secara drastis, membuat peluang menjaring rupiah melayang begitu saja.
“Kalau sudah antre begini, minimal tiga pesanan pelanggan pasti hilang begitu saja,” keluh Hendra (36), salah seorang pengemudi ojol yang tengah terjebak antrean.
Waktu-waktu sibuk seperti jam berangkat kerja, jam makan siang, hingga jam pulang kantor sejatinya merupakan momentum emas bagi pengemudi untuk mengumpulkan poin dan rupiah.
Namun, jarum indikator bensin yang telah menyentuh batas merah memaksa mereka menepi ke SPBU, menukar peluang pesanan dengan ketidakpastian antrean panjang demi sebotol Pertalite bersubsidi seharga Rp10.000 per liter.
“Waktu dua jam itu sangat berharga buat mengejar target insentif harian kami,” cetusnya.
Di sisi lain, opsi memotong jalan pintas dengan membeli BBM di lapak eceran maupun kios pengisian mini bukanlah pilihan rasional bagi mereka. Harga BBM jenis bensin di tingkat pengecer jalanan yang melonjak di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per botol dinilai terlalu memberatkan kantong para pengemudi yang menggantungkan pendapatan dari selisih tarif bersih aplikasi.
“Harga bensin eceran mencekik leher, bisa habis semua untung narik seharian ini,” tegas Hendra.
Jika nekat membeli eceran, kenaikan modal harian itu langsung mengikis tipis sisa keuntungan yang semestinya dibawa pulang ke rumah untuk kebutuhan keluarga. Pilihan yang tersedia bagi pengemudi sektor informal ini seolah hanyalah dua hal yang sama-sama merugikan roda ekonomi rumah tangga mereka.
“Pilihan kami cuma dua. Habis waktu di antrean atau tekor beli eceran,” tuturnya pasrah.
Beban tersebut kian bertambah ketika keletihan fisik mulai menggerus stamina pengemudi sebelum mereka sempat menarik penumpang. Berdiri lama sembari menuntun kendaraan bermotor di area SPBU di bawah terik matahari serta paparan emisi gas buang berpotensi memicu kelelahan ekstrem dan gangguan kesehatan pernapasan.
“Badan sudah capek duluan sebelum narik, padahal sore hari pesanan sedang ramai,” tambahnya.
Kondisi nestapa warga di hilir ini menghadirkan paradoks tajam mengingat status Kalimantan Timur sebagai salah satu lumbung energi terbesar nasional. Bumi Etam sejak lama dikenal sebagai tulang punggung pasokan migas Republik Indonesia yang menyumbang penerimaan negara dalam skala masif melalui deretan lapangan produksi hulu migas.
Merujuk data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), wilayah Kalimantan Timur dan perairannya memproduksi sekitar 60.000 hingga 75.000 barel minyak per hari (barrel of oil per day / BOPD).
Pasokan minyak mentah tersebut diproduksi secara konsisten dari blok-blok migas strategis seperti Wilayah Kerja (WK) Mahakam, WK Sanga-Sanga, WK East Kalimantan-Attaka, serta WK Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) untuk menyokong target lifting minyak bumi domestik.
Hasil bumi tersebut juga dialirkan untuk menyuplai Kilang Balikpapan yang kini memiliki kapasitas pengolahan terpasang mencapai 360.000 barel per hari.
Namun, kejayaan produksi migas hulu berskala ratusan ribu barel tersebut terasa kontras dengan kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat Samarinda di pom-pom bensin. Pemandangan antrean yang tak berkesudahan memunculkan kembali ungkapan klasik masyarakat tentang ironi “tikus mati di lumbung padi”.
“Ironis sekali, kita hidup di atas minyak tapi beli bensin seperti pengemis,” tegas Hendra menutup pembicaraan.
Ketiadaan solusi permanen dari otoritas terkait maupun regulator pengawasan distribusi BBM subsidi membuat situasi ini terus berulang tanpa kepastian. Selama pengawasan kuota dan perbaikan skema penyaluran belum menyentuh akar masalah, jam kerja produktif ribuan pekerja harian Samarinda akan terus menguap di sela deretan panjang knalpot SPBU.
Pewarta : Abdi
Editor : Nicha R
