Foto: Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Hampir satu tahun, Program Gratis Pendidikan (Gratispol) yang digadang-gadang menjadi terobosan unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud–Seno Aji, kini tengah menghadapi gonjang-ganjing permasalahan teknis maupun nonteknis.
Program yang diluncurkan pada 21 April 2025 ini telah menyentuh puluhan ribu mahasiswa, terapj berbagai persoalan teknis dinilai masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Provinsi Kaltim.
Sejumlah keluhan mencuat dari penerima manfaat, mulai dari keterlambatan pencairan bantuan, kendala sistem pendaftaran, persyaratan kelas yang dianggap tidak fleksibel, hingga layanan administrasi yang dinilai lamban merespons aduan masyarakat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal kesiapan sistem dan pengawasan program yang diluncurkan sejak awal masa pemerintahan Rudy–Seno tersebut.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan program prioritas daerah.
Ia menyebut, Gratispol merupakan program baru yang dijalankan dalam skala besar, sehingga tidak terlepas dari kendala teknis.
“Program prioritas sudah kami jalankan, mulai dari pendidikan gratis termasuk UKT gratis, layanan kesehatan gratis, hingga program untuk para marbot. Namun kami juga menyadari masih ada kelemahan yang harus terus diperbaiki,” ujar Seno Aji, Selasa (10/2/2026).
Ia menegaskan, pemerintah provinsi tengah melakukan pembenahan sistem agar keluhan masyarakat dapat ditampung dan ditindaklanjuti lebih cepat.
Meski demikian, Seno mengakui bahwa percepatan realisasi program bukan perkara mudah.
“Tahun ini kami menargetkan setidaknya 124 ribu mahasiswa dapat tercover program Gratispol. Prosesnya tentu membutuhkan waktu dan penyesuaian,” jelasnya.
Tak hanya pendidikan gratis, Pemprov Kaltim juga telah menjalankan sejumlah program lain seperti layanan kesehatan gratis melalui BPJS, internet gratis di desa, hingga perjalanan religi gratis.
Namun, implementasi di lapangan dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan ekspektasi masyarakat, terutama di tengah rencana perluasan penerima manfaat dan kucuran anggaran besar pada 2026.
“Itu saya pikir lumrah, karena ini hal yang baru. Terutama pendidikan gratis, sistem pasti akan kami benahi. Keluhan masyarakat akan dapat ditampung dan ditindaklanjuti lebih cepat,” jelasnya.
Di tengah target ambisius tersebut, publik menanti langkah konkret pemerintah provinsi dalam memperbaiki tata kelola, transparansi, serta pelayanan administrasi program Gratispol.
Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar program unggulan ini tidak hanya besar dari sisi anggaran, tetapi juga efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat Kaltim.
“Kami pahami hal itu, tidak mudah untuk menjadikan semua program terlaksana. Ini tentu akan menjadi perhatian khusus. Kmi mohon doanya untuk masyarakat agara program dapat terlaksana dengan lancar,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
