Foto: Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menilai program Probebaya layak dilanjutkan meski masa jabatan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, akan berakhir.
Pandangan tersebut disampaikan Helmi dalam diskusi publik bertajuk “Probebaya Tanpa AH, Bisa?” yang digelar media Arusbawah.co di Gedung Science Learning Center Universitas Mulawarman.
Dalam forum itu, Helmi menyinggung dinamika politik Samarinda ke depan, khususnya menjelang kontestasi Pilkada 2029.
Ia menegaskan bahwa secara regulasi, Andi Harun tidak dapat kembali mencalonkan diri sebagai wali kota karena telah menjabat selama dua periode.
“Tentu ke depan pasti ada pemimpin-pemimpin baru yang akan ikut dalam kontestasi 2029,” ujar Helmi.
Menurutnya, pergantian kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, hal tersebut tidak seharusnya menghentikan program-program pembangunan yang telah berjalan dan terbukti memberi manfaat bagi masyarakat.
“Keberlanjutan pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena pergantian kepala daerah,” tegasnya.
Helmi menyebut Probebaya sebagai salah satu program yang telah menunjukkan dampak nyata, khususnya di tingkat Rukun Tetangga (RT).
“Program Probebaya ini menurut pandangan saya program yang bagus, karena dampaknya sudah dirasakan langsung sampai di tingkat RT,” katanya.
Ia menilai, keberhasilan sebuah program tidak semestinya dilekatkan pada figur tertentu, melainkan pada manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Karena itu, siapapun yang nantinya terpilih memimpin Samarinda, menurut Helmi, sudah sepatutnya melanjutkan kebijakan yang terbukti efektif.
“Siapapun yang akan melanjutkan kepemimpinan, tentu program ini harus diteruskan. Saya tidak malu untuk mencontoh program yang memang terbukti bagus,” ujarnya.
Selain soal keberlanjutan, Helmi juga mendorong agar program Probebaya ke depan dapat ditingkatkan kualitas dan cakupannya. Ia menilai program tersebut masih memiliki ruang untuk dikembangkan agar dampaknya lebih luas.
“Program ini sudah bagus, tapi ke depan perlu naik kelas supaya manfaatnya juga semakin besar,” ucapnya.
Peningkatan tersebut, lanjut Helmi, dapat dilakukan melalui penyesuaian anggaran sesuai kemampuan APBD, serta dengan mendorong kolaborasi antarrukun tetangga dalam pelaksanaannya.
“Dananya bisa saja ditambah, tentu disesuaikan dengan kemampuan APBD. Selain itu, ke depan bisa juga dilakukan kolaborasi antar-RT agar hasilnya lebih maksimal,” jelas Helmi.
Ia menegaskan, setiap anggaran publik yang digelontorkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan Kota Samarinda secara menyeluruh.
“Kita mengeluarkan anggaran, maka dampaknya juga harus benar-benar terasa bagi masyarakat Kota Samarinda,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
