SAMARINDA – Komisi II DPRD menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Indagkop-UKM) Kaltim. Rapat membahas realisasi serapan anggaran tahun 2022 lalu, dan program kerja yang akan dilakukan pada tahun 2023 ini.
Sebagaimana yang diterangkan Ketua Komisi II Nidya Listiyono, selain membahas program kerja serta evaluasi, pertemuan tersebut sekaligus ajang silaturahmi dan perkenalan dengan Kepala Dinas Indagkop-UKM Kaltim yang baru.
Menurutnya, Komisi II menginginkan data dan informasi yang valid terkait serapan anggaran tahun lalu. “Kami meminta tertulis datanya, supaya bisa terukur.
Bicara serapan anggaran hampir 90 persen, belum mencapai 100 persen di 2022, informasinya 86 sampai 87 persen, tentu kita mau lihat kendalanya,” ungkapnya, Selasa (10/1/2022).
Serapan anggaran yang belum maksimal memang terus disoroti oleh Komisi II DPRD Kaltim. Persoalan teknis sebutnya, menjadi dalih mengapa serapan anggaran belum mencapai 100 persen.
“Program juga kami masih minta datanya, berapa anggarannya di dinas ini sehingga serapan mencapai 86 persen,”ucapnya.
Politisi Golkar tersebut mengatakan, pihaknya juga mendorong agar program subsidi atau bantuan dana Covid-19 kepada pelaku UKM di Kaltim yang terdampak.
“Yang jelas kita mau lihat datanya dulu, seluruh capaiannya. Dalam rapat juga saya bicara inflasi. Lalu ekspor-impor misalnya, yang mencapai 100 persen, capaian ini tentu tidak terlepas dari bantuan seluruh OPD juga,” jelas pria yang kerap disapa Tio tersebut.
Ia berkomitmen akan kembali mengundang Dinas Indagkop-UKM Kaltim, membahas secara komperhensif terkait perdagangan, ekspor-impor Kaltim agar terus tumbuh dan berkembang. (eky)
