Foto: Doa bersama Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dan Surat Edaran Salat Istigosah untuk ASN dilingkungan Pemprov Kaltim.
SAMARINDA – Di balik meningkatnya situasi menjelang aksi unjuk rasa besar “214” yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 besok, suasana di Kota Tepian diselimuti oleh kegiatan spiritiual.
Baik pemerintah maupun massa aksi sama-sama menggelar kegiatan doa, namun dengan nuansa dan tujuan yang berbeda.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menginisiasi salat istighosah berjamaah yang digelar di Masjid Nurul Mu’minin pada Senin (20/4/2026) pukul 18.00 Wita.
Agenda ini tertuang dalam surat resmi bernomor 400.8/1786/B.KESRA-16 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, dan turut beredar di media sosial.
Dalam surat tersebut, seluruh kepala perangkat daerah diminta mengerahkan pejabat eselon III serta pejabat fungsional untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menegaskan bahwa istighosah ini merupakan ikhtiar spiritual agar kondisi daerah tetap aman dan kondusif menjelang aksi.
“Kegiatan ini dalam rangka berdoa untuk Kaltim agar tetap kondusif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa selain upaya lahiriah, doa menjadi bagian penting dalam menghadapi dinamika sosial yang berpotensi muncul.
Di sisi lain, sehari sebelumnya pada Minggu (19/4/2026) malam, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim juga menggelar doa bersama yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Kegiatan ini dirangkai dengan penyampaian pernyataan sikap yang mencerminkan kekecewaan terhadap pemerintah daerah.
Jenderal lapangan aksi, Kamarul Azwan, menyampaikan bahwa mahasiswa tidak lagi menaruh harapan pada dialog dengan Gubernur Rudy Mas’ud.
Ketidakpercayaan tersebut, menurutnya, berangkat dari pengalaman sebelumnya yang dinilai penuh janji tanpa realisasi.
“Kami tidak perlu bertemu gubernur. Pengalaman yang ada, kami justru merasa dibohongi,” tegas Azwan.
Aksi yang diperkirakan melibatkan sekitar 4.000 massa ini akan terpusat di kantor DPRD Kaltim dan dilanjutkan ke Kantor Gubernur Kaltim.
Massa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi kebijakan pemerintah provinsi, penghentian praktik KKN, hingga mendesak DPRD untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui mekanisme hak angket.
Pihaknya juga menuntut penandatanganan pakta integritas sebagai langkah konkret untuk mendorong transparansi dan audit menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sementara itu, menjelang aksi, pengamanan di sejumlah titik vital di Samarinda mulai diperketat. Terpantau kawat berduri telah terpasang di sekitar gedung DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur, dua lokasi yang akan menjadi pusat konsentrasi massa.
Terlepas dari itu, baik pemerintah dan aliansi menginginkan terciptanya kondisi yang tertib dan penuh demokrasi sehingga tidak terjadi gesekan antara demonstran dan aparat yang dapat merugikan secara fisik dan materi.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
