Foto: Istimew
SAMARINDA – Penurunan tarif angkutan sewa khusus (ASK) yang dilakukan Maxim dan Grab memicu gelombang protes dari para pengemudi ojek online di Kalimantan Timur. Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) kembali menggelar aksi di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (11/8/2025), menuntut penerapan tarif sesuai aturan resmi.
Aksi ini merupakan yang kedelapan kalinya dan diikuti pengemudi dari Samarinda, Balikpapan, hingga Tenggarong. Mereka menyoroti turunnya tarif minimal dari Rp18.800 menjadi Rp12.400 per 4 km oleh Grab sejak 7 Agustus 2025, serta penerapan tarif di bawah ketentuan yang masih dilakukan Maxim.
Dalam SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.673/2023, tarif batas bawah ASK ditetapkan Rp5.000/km, tarif batas atas Rp7.600/km, dan tarif minimal Rp18.800 untuk 4 km pertama. AMKB menilai kebijakan dua aplikator tersebut merugikan penghasilan mitra, bahkan menyebabkan banyak kendaraan driver ditarik leasing karena gagal bayar cicilan.
“Kalau aplikator terus melanggar, kami minta kantor operasional mereka di Kaltim ditutup. Ini soal penegakan aturan, bukan mematikan pekerjaan driver,” tegas Koordinator AMKB, Ivan Jaya.
Selain penegakan tarif ASK, AMKB juga mendesak penghapusan program promo tarif murah seperti akses hemat, slot, dan double order yang dianggap memangkas pendapatan driver roda dua. Mereka mengaku kecewa karena janji pemerintah untuk menghentikan promo ini belum terealisasi.
Koordinator AMKB lainnya, Yohanes, menilai Pemprov Kaltim lamban bertindak. Menurutnya, dampak tarif rendah ini membuat puluhan driver kehilangan kendaraan karena tak mampu membayar angsuran.
“Sudah delapan kali aksi, tapi masalahnya tidak selesai. Pemerintah harus jadi wasit yang tegas,” ujarnya.
Pihak AMKB menegaskan, jika aturan tarif tidak segera ditegakkan, mereka akan terus melakukan aksi hingga ada keputusan yang melindungi kesejahteraan driver.
“Kami hanya ingin keadilan sesuai regulasi yang sudah ada,” tutup Ivan.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
