Foto: Pelayanan IGD di salah satu rumah sakit di Samarinda. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Kondisi ekonomi masyarakat Samarinda kembali menjadi sorotan setelah DPRD Kota Samarinda mengungkap tingginya jumlah warga yang masih bergantung pada bantuan iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyebut sekitar 36 persen penduduk Kota Tepian saat ini masuk kategori masyarakat prasejahtera.
Data tersebut terlihat dari jumlah peserta BPJS Kesehatan berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang pembayarannya ditanggung pemerintah pusat maupun daerah.
Dari total sekitar 866 ribu penduduk Samarinda, tercatat kurang lebih 303 ribu jiwa masuk dalam skema bantuan tersebut.
“Sekitar 137 ribu ditanggung Kementerian Sosial, 117 ribu dibiayai APBD Kota melalui program Probebaya, dan 49 ribu lainnya berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi,” ujar Anhar.
Menurutnya, angka itu menunjukkan masih banyak warga Samarinda yang hidup dengan kondisi ekonomi terbatas. Bahkan, sebagian masyarakat disebut hanya memiliki penghasilan sekitar Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan.
“Kalau melihat kondisi itu, jangankan membayar iuran BPJS sendiri, untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja masih kesulitan,” katanya.
Anhar kemudian menyoroti rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang akan mengalihkan pembiayaan 49 ribu peserta PBI kepada Pemerintah Kota Samarinda.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap keuangan daerah, terlebih APBD Samarinda tahun 2026 diperkirakan mengalami penurunan.
Ia mengingatkan bahwa persoalan jaminan kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi tarik ulur antar pemerintah.
Menurutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kota perlu segera mencari solusi bersama agar masyarakat tidak terdampak.
“Yang harus dipikirkan adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat. Jangan sampai warga jadi korban karena persoalan pembagian anggaran,” tegasnya.
Anhar juga berharap komunikasi antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim dapat segera dilakukan agar pembiayaan BPJS masyarakat tetap berjalan tanpa mengurangi hak warga mendapatkan layanan kesehatan.
“Ya kita maunya ada solusi atas redistribusi ini. Mau bagaimanapun jaminan kesehatan warga merupakan hal yang prioritas dan utama,” tutupnya.(adv/dprdsamarinda)
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
