Foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, marak terlihat sejumlah warga mengibarkan bendera bergambar karakter anime seperti bendera bajak laut One Piece di berbagai kendaraan dan sudut kota. Fenomena ini turut menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, yang menilai pengibaran bendera tersebut lebih sebagai bentuk kritik sosial, bukan indikasi makar terhadap negara.
“Saya pribadi melihat ini sebagai bentuk ekspresi dan kritik sosial dari masyarakat. Pemerintah tidak perlu terlalu bereaksi secara berlebihan,” ujar Abdul Rohim kepada awak media, Senin (5/8/2025).
Ia menilai, sejauh belum ada indikasi gerakan terorganisir, pembiayaan, atau keterkaitan dengan kelompok separatis, maka penggunaan simbol seperti bendera bajak laut tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol negara.
“Kalau memang ini bagian dari makar, pasti bisa terbaca. Ada mobilisasi, pendanaan, jaringan struktur, bahkan keterkaitan dengan gerakan separatis. Tapi sejauh ini belum ada indikasi ke arah sana,” jelasnya.
Abdul Rohim mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ekspresi dan kritik sosial.
Meski begitu, ia juga mengimbau agar masyarakat yang menyampaikan ekspresi tersebut tetap memahami batasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku.
“Selama masih dalam konteks kritik sosial, saya rasa tidak masalah. Tapi masyarakat juga perlu paham bahwa kemerdekaan berekspresi itu tetap punya batas. Jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin merusak stabilitas nasional,” ujarnya.
Dirinya juga mengingatkan pemerintah agar tetap tenang dan proporsional dalam merespons fenomena seperti ini, tanpa langsung melakukan penindakan yang berlebihan.
Namun, Rohim tetap mendorong agar pengawasan tetap dilakukan untuk mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak yang menunggangi ekspresi masyarakat tersebut dengan tujuan tertentu.
“Pemerintah cukup melakukan pemantauan. Karena kritik sosial bisa saja ditunggangi oleh pihak tak bertanggung jawab yang punya agenda lain. Nah, di titik itulah pemerintah harus bertindak tegas,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
