Foto: Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Kondisi sejumlah ruas jalan di Kota Samarinda yang gelap pada malam hari akibat lampu penerangan jalan umum (LPJU) padam mendapat perhatian serius dari DPRD Samarinda.
Selain mengganggu kenyamanan, kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat dan memicu tindak kriminalitas.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda terkait lambannya penanganan LPJU di sejumlah titik kota, termasuk di kawasan Jembatan Achmad Amins atau Jembatan Mahkota II.
Menurut Deni, perbaikan lampu jalan harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari.
Ia mengingatkan, kondisi jalan yang gelap dapat membuka peluang terjadinya aksi kriminal seperti pembegalan dan perampokan.
“Kita tidak ingin ada kejadian kriminal yang dipicu karena jalanan gelap akibat lampu penerangan yang padam,” ujarnya, Rabu 13 Mei 2026.
Dari hasil komunikasi dengan Dishub, Deni memperoleh penjelasan bahwa padamnya LPJU di kawasan Jembatan Mahkota II disebabkan pencurian kabel instalasi beberapa bulan lalu. Hingga kini, proses perbaikannya masih menunggu ketersediaan anggaran.
Tak hanya di kawasan jembatan, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah ruas jalan lain seperti Jalan Pahlawan dan Jalan Letjen S Parman, bahkan hingga di depan rumah dinas Wali Kota Samarinda.
Deni menjelaskan, banyak LPJU di kawasan Jalan Pahlawan sudah menggunakan struktur lama yang tidak lagi layak. Selain itu, kabel bawah tanah yang telah berusia lebih dari 15 tahun juga mengalami banyak kerusakan dan putus.
“Karena itu kami mendorong adanya peremajaan total terhadap fasilitas lampu jalan tersebut,” katanya.
Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya itu juga menilai kondisi jalanan yang gelap bertolak belakang dengan program penataan dan mempercantik wajah kota yang selama ini digaungkan Pemerintah Kota Samarinda melalui konsep Samarinda Kota Terang.
Ia meminta pemerintah kota tetap konsisten terhadap program tersebut dan tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat akan penerangan jalan.
Sementara itu, Dishub Samarinda disebut masih menghadapi keterbatasan anggaran di tengah kebijakan efisiensi keuangan daerah. Meski demikian, Komisi III DPRD Samarinda meminta agar perbaikan LPJU tetap menjadi prioritas utama.
“Kami sudah meminta Dishub agar segera menyelesaikan persoalan ini dan memprioritaskan perbaikan lampu jalan di sejumlah titik,” tandasnya.(adv/dprdsamarinda)
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
