Foto: Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai masih banyak pegawai yang hadir bekerja namun tidak menunjukkan produktivitas yang maksimal.
Menurut Anhar, fenomena tersebut mencerminkan adanya pengangguran terselubung di dalam birokrasi pemerintahan. Ia menyoroti kebiasaan sebagian pegawai yang hanya datang untuk melakukan absensi sidik jari tanpa diiringi tanggung jawab kerja yang optimal.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sistem kerja di sektor swasta maupun tenaga outsourcing yang dinilai lebih disiplin dan terukur. Dalam dunia swasta, evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sehingga pegawai dituntut tetap produktif untuk mempertahankan posisinya.
“Kadang setelah siang hari pekerjaan sudah tidak maksimal lagi. Ada juga yang hanya datang untuk absen masuk dan pulang. Teknologi absensi pun bisa diakali,” ujarnya saat ditemui di Samarinda, Rabu (20/5/2026).
Anhar menilai reformasi birokrasi perlu dilakukan agar struktur organisasi pemerintahan menjadi lebih efektif. Ia menyebut jumlah pegawai yang terlalu banyak tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, instansi pemerintah sebaiknya lebih fokus pada kebutuhan tenaga kerja yang benar-benar kompeten dibanding sekadar memperbesar jumlah pegawai.
Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih menghargai tenaga profesional berbasis kemampuan dan target kerja.
Menurutnya, membayar tenaga ahli dengan nilai lebih tinggi akan lebih efektif apabila hasil kerja yang diberikan jelas dan profesional.
“Daripada banyak pegawai tetapi minim produktivitas, lebih baik menggunakan tenaga profesional yang benar-benar bekerja sesuai target,” pungkasnya.(adv/dprdsamarinda)
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
