Foto: Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud saat diwawancarai di Samarinda. (Foto: K. Irul Umam/ Media Kaltim).
SAMARINDA – Di tengah tekanan fiskal yang semakin berat, Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menolak wacana pengalihan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Bagi Hasanuddin, persoalannya bukan sekadar bank tempat gaji ASN ditransaksikan. Ia melihat payroll ASN sebagai bagian dari ekosistem perputaran uang daerah yang berkaitan dengan bisnis bank milik pemerintah daerah dan potensi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sebagai pribadi tentu ini menjadi pukulan buat bank daerah. Karena semua pembayaran yang memakai sistem daerah itu kan harusnya ada keuntungan. Artinya ada masukan buat daerah, berarti ada peningkatan PAD,” kata Hamas, Senin (21/9/2026).
Menurut dia, apabila transaksi keuangan daerah kemudian dialihkan ke bank nasional, manfaat ekonomi yang selama ini berputar melalui bank daerah berpotensi ikut bergeser.
“Kalau dipindah ke Bank Himbara, bank nasional, berarti kan akan berpindah itu. PAD-nya tidak lagi kepada daerah, tadi jadi nasional,” ujarnya.
Hamas menilai posisi bank pembangunan daerah justru harus diperkuat di tengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
Kaltim saat ini menghadapi penurunan signifikan transfer dari pemerintah pusat. Dalam APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp14,25 triliun, dengan PAD Rp10,75 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp3,13 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp15,15 triliun.
Tekanan terbesar terlihat dari menyusutnya pendapatan transfer. Dalam penyusunan APBD 2026, transfer yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp9,33 triliun turun menjadi Rp3,13 triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) juga turun dari sekitar Rp6,06 triliun pada 2025 menjadi Rp1,62 triliun pada 2026.
Kondisi itu membuat setiap sumber pendapatan daerah menjadi semakin penting. Karena itu, Hamas berpandangan jangan sampai dana yang sebenarnya bisa memperkuat ekosistem ekonomi daerah justru mengalir keluar.
“Karena kita ada efisiensi, DBH tidak dibagi. Lah kalau semuanya dipindah ke sana, ya bagaimana kita di daerah?” tegasnya.
Polemik ini sebelumnya mencuat setelah muncul informasi mengenai rencana pemindahan payroll ASN daerah dari BPD ke Himbara. Sejumlah pihak menilai perpindahan tersebut dapat mengurangi sumber dana murah BPD, menekan likuiditas dan pada akhirnya berdampak terhadap kemampuan bank daerah menyalurkan kredit kepada sektor ekonomi di daerah.
Namun, ada catatan penting. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada awal September 2026 telah membantah pemerintah pusat memiliki kebijakan atau rencana memindahkan payroll ASN daerah dari BPD ke bank-bank Himbara.
“Dari pemerintah pusat enggak ada rencana seperti itu,” kata Purbaya, sebagaimana diberitakan ANTARA beberapa waktu lalu.
Ia juga menyatakan mekanisme transfer maupun penyaluran dana kepada pemerintah daerah masih berjalan seperti biasa.
Artinya, hingga pernyataan tersebut disampaikan pemerintah pusat, belum ada kebijakan nasional yang secara resmi mengharuskan payroll ASN daerah dipindahkan dari BPD ke Himbara.
Di Kaltim sendiri, Bankaltimtara merupakan bank pembangunan daerah milik pemerintah daerah di Kaltim dan Kaltara. Bank tersebut tidak hanya menjalankan fungsi perbankan, tetapi juga diposisikan sebagai pengelola kas daerah sekaligus salah satu instrumen pembiayaan pembangunan daerah.
Bahkan pada Juli 2026, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan Bankaltimtara diharapkan semakin mampu menggerakkan perekonomian daerah, mendukung UMKM dan menjadi agen pembangunan.
Kinerja Bankaltimtara juga masih menunjukkan eksistensinya sebagai bank daerah. Pada Agustus 2026, bank tersebut meraih KEJAR Award 2026 kategori Bank Pembangunan Daerah wilayah Kalimantan dari OJK.
Bagi Hamas, keberadaan bank daerah tetap penting untuk memastikan uang yang berputar dari aktivitas pemerintahan dan ekonomi daerah memberikan efek balik bagi daerah.
“Saya secara pribadi tidak menyetujui tentunya. Aku tetap berpihak kepada pendapatan asli daerah,” katanya.
Pernyataan Hamas sekaligus menempatkan isu payroll ASN dalam konteks yang lebih luas: bukan hanya persaingan antara BPD dan bank nasional, tetapi bagaimana menjaga agar uang yang berasal dari aktivitas pemerintahan daerah tetap menciptakan nilai tambah bagi ekonomi dan fiskal daerah.
Demikian, pergantian di tubuh Kemenkeu baru-baru ini bisa saja merubah inisiasi itu.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
