Foto: Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim saat diwawancarai usai Rapat Paripurna ke-17 di Samarinda, (Foto: K. Irul Umam/ Media Kaltim).
SAMARINDA – Ribuan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melalui agenda reses belum dapat seluruhnya direalisasikan. Keterbatasan ruang fiskal dan proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kendala utama dalam mengakomodasi berbagai usulan pembangunan dari masyarakat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan pelaksanaan reses di seluruh daerah pemilihan berjalan sesuai agenda. Namun, tantangan muncul ketika aspirasi tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang dibiayai APBD.
“Resesnya bukan tidak berjalan baik. Semua berjalan. Cuma keluhan di masyarakat memang banyak karena fiskal kita kecil, rendah,” ujar Hasanuddin Mas’ud usai Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim tentang penyampaian hasil reses anggota DPRD di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda pada Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, usulan yang masuk dari tujuh daerah pemilihan sangat besar, sementara kemampuan keuangan daerah tidak mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan tersebut.
Ia menjelaskan, sebagian besar kapasitas anggaran telah dialokasikan untuk menjalankan program prioritas pemerintah, seperti sektor pendidikan melalui Gratispol, infrastruktur, hingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Akibatnya, ruang bagi pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD menjadi semakin sempit.
“Banyak aspirasi yang ditampung dewan, dimasukkan ke Pokir dan SIPD, tapi tidak banyak yang bisa terisi karena fiskalnya rendah. Program pemerintah sudah menutup porsi yang besar itu,” katanya.
Hasanuddin mengakui kondisi tersebut semakin berat karena pemerintah daerah masih dibayangi defisit anggaran.
Ia memperkirakan defisit fiskal pada periode 2026 hingga 2027 dapat mencapai sekitar Rp2 triliun sehingga pemerintah maupun DPRD harus lebih selektif menentukan prioritas pembangunan.
“Memang begitu kondisinya. Kita defisit. Bahkan diperkirakan sekitar Rp2 triliun pada 2026-2027. Jadi memang tidak banyak yang bisa dilakukan,” ucapnya.
Meski demikian, DPRD tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme penganggaran yang tersedia, sembari menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang saat ini sedang mengalami tekanan.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
