Foto: Videotron di kawasan Balaikota Jalan Kesuma Bangsa. (Hadi Winata/Radad Samarinda)
SAMARINDA — Pemanfaatan videotron milik Pemerintah Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Aset bernilai miliaran rupiah tersebut dinilai belum dimaksimalkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), karena masih didominasi konten internal pemerintah.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mendorong agar pola pengelolaan videotron segera diubah. Ia menilai perangkat tersebut seharusnya tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi atau wajah pejabat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media iklan komersial yang produktif.
“Saat ini videotron yang ada di sekitar Samarinda itu yang ditampilkan muka-muka pejabat. Kenapa tidak dikomersialkan? Kalau dikomersialkan, lumayan bisa menambah pendapatan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, di tengah kondisi anggaran 2026 yang terbatas, pemerintah daerah perlu lebih cermat dalam menggali potensi pemasukan. Ia menyayangkan aset dengan biaya pengadaan besar justru belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah.
Iswandi juga menyoroti beban operasional videotron yang tidak kecil, terutama dari sisi konsumsi listrik yang harus ditanggung masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tanpa adanya pemasukan yang sebanding.
“Anggaran pengadaannya saja sudah miliaran, bukan ratusan juta. Belum lagi untuk menghidupkannya butuh listrik besar,” katanya.
Selain itu, ia turut mengkritik efektivitas penggunaan videotron di lapangan yang dinilai belum konsisten. Ia menyebut masih sering ditemukan perangkat yang tidak berfungsi optimal.
“Saya lihat kadang videotron itu hidup, kadang tidak,” tambahnya.
Sebagai langkah perbaikan, Iswandi meminta pemerintah segera melakukan pendataan jumlah videotron yang dimiliki setiap OPD.
Setelah itu, ia mendorong agar aset tersebut dioptimalkan melalui skema penyewaan kepada pihak ketiga.
“Coba dihitung berapa jumlah videotron yang ada, lalu dioptimalkan dan disewakan. Itu bisa jadi tambahan PAD,” tegasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
