SAMARINDA – Ketika kabut asap belum sepenuhnya pergi dari Kalimantan Timur (Kaltim), pertanyaan tentang kepemimpinan ikut mengemuka. Bukan hanya soal seberapa luas lahan yang terbakar, melainkan juga siapa yang berdiri paling depan ketika warga harus menghirup udara tercemar.
Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak asap di Kaltim belum menunjukkan keseriusan yang memadai dari kepemimpinan daerah.
Ia menyoroti minimnya langkah pencegahan yang terlihat, lemahnya koordinasi penanganan, hingga absennya kehadiran langsung kepala daerah yang menurutnya penting dalam situasi bencana.
“Saya melihat belum serius. Artinya, belum serius itu tidak menyentuh secara serius masalah sumber masalahnya dan penanganan masalah tadi,” kata Saipul saat diwawancarai Media Kaltim, Senin (12/10/2026).
Menurut Saipul, persoalan asap tidak bisa diperlakukan sebagai urusan pemadaman api semata. Asap merupakan dampak dari karhutla yang penanganannya harus dimulai dari sumber persoalan, dilanjutkan dengan mitigasi, pencegahan, hingga perlindungan masyarakat yang terpapar.
Karena itu, ia menilai pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Pemprov), pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan harus bekerja dalam satu komando penanganan yang terpadu.
“Ini tidak pada bentuk parsialisasi kewenangan secara parsial, tetapi harus komprehensif dan terpadu. Semua pihak mestinya terlibat,” ujarnya.
Saipul bahkan menyebut kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini sebagai bencana asap. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa penanganan telah dilakukan, tetapi perlu memperlihatkan hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat.
Kritik itu muncul ketika data resmi memperlihatkan karhutla di Kaltim masih menjadi persoalan serius. Laporan harian BPBD Kaltim per Minggu (11/10/2026) mencatat akumulasi luas lahan terbakar sekitar 8.516,68 hektare, dengan 2.101 titik kejadian kebakaran yang tercatat dalam rekapitulasi tersebut. Pada hari yang sama, sembilan kejadian kebakaran dengan luas penanganan 10,41 hektare dilaporkan ditangani petugas.
BPBD juga mencatat 124 titik panas dan mengategorikan kualitas udara berdasarkan parameter PM2.5 sebagai tidak sehat. Angka-angka ini menunjukkan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya berakhir, meski operasi pemadaman terus dilakukan.
Di Samarinda, indikator kualitas udara juga memperlihatkan persoalan yang belum selesai. Portal resmi Pemerintah Kota Samarinda pada 12 Oktober menampilkan indeks standar pencemar udara (ISPU) PM2.5 sebesar 107 di Taman Segiri, masuk kategori tidak sehat.
Sementara pemantauan BMKG pada stasiun meteorologi setempat menampilkan angka 124, juga dalam kategori tidak sehat. Kedua angka itu berasal dari titik pemantauan dan pembaruan waktu yang berbeda.
Bagi Saipul, data tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi langkah yang sudah ditempuh, bukan sekadar menjadi laporan rutin.
“Bentuk keseriusannya tentu melakukan evaluasi terhadap penanganan yang sudah ada. Kedua, harus ke lapangan langsung memverifikasi secara empiris tindakannya seperti apa. Ketiga, tentu pencegahan,” katanya.
Ia juga menyoroti keterbatasan sarana pemadaman di lapangan. Menurutnya, personel BPBD dan unsur TNI-Polri memang dibutuhkan, tetapi dukungan peralatan, kendaraan tangki air, serta sarana pemadaman dari udara harus menjadi perhatian pemerintah.
Saipul mempertanyakan bagaimana kebakaran yang meluas di wilayah dengan akses darat terbatas dapat ditangani secara efektif jika fasilitas pemadaman tidak memadai.
“Bagaimana memadamkan api yang banyak, yang besar dan luas itu hanya menggunakan semprotan tangan? Keterbatasan tangki dan air juga menjadi persoalan,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah mengevaluasi kebutuhan armada udara, termasuk helikopter atau pesawat pemadam, untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Usulan tersebut, menurutnya, perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari penguatan kapasitas penanggulangan karhutla.
Namun, persoalan yang disorot Saipul tidak berhenti pada pemadaman. Ia menilai komunikasi pemerintah mengenai perlindungan warga juga perlu lebih jelas, terutama menyangkut kebijakan sekolah ketika kualitas udara memburuk.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan adanya koordinasi antardaerah mengenai kapan pembelajaran tatap muka harus dihentikan sementara, kapan pembelajaran jarak jauh diberlakukan, serta bagaimana keputusan itu disesuaikan dengan kondisi udara di masing-masing wilayah.
Di Samarinda, kebijakan pembelajaran jarak jauh pernah diberlakukan selama tiga hari, 17–19 September 2026. Pemkot kemudian mengembalikan pembelajaran ke sekolah setelah evaluasi pada 20 September menunjukkan ISPU berada di angka 28 atau kategori baik. Namun, perkembangan tersebut tidak berarti ancaman karhutla berakhir.
“Dampak asap ini jangka panjang. Bisa berdampak kepada kesehatan masyarakat,” kata Saipul.
Ia juga mengingatkan persoalan lain yang berjalan beriringan dengan kemarau, yakni krisis air. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada kebakaran, tetapi juga harus mengantisipasi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat ketika sumber air semakin terbatas.
Di tengah persoalan tersebut, keberadaan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Singapura ikut menjadi perbincangan publik. Sebuah foto yang memperlihatkan Rudy bersama istrinya, Syarifah Suraidah, sedang sarapan di kawasan Marina Bay, Singapura, ramai beredar di media sosial Threads.
Diskominfo Kaltim, Ririn Sari Dewi ketika ditanyai mengenai foto tersebut, menyatakan bahwa Gubernur telah izin ke Kemendagri untuk berobat.
““Bapak sudah izin ke Kemendagri, untuk berobat di Singapura,” kata Ririn.
Saipul menilai, jika benar kepala daerah sedang berada di luar negeri ketika persoalan asap dan karhutla masih menjadi perhatian masyarakat, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terang mengenai agenda dan urgensi perjalanan tersebut.
Ia mengingatkan bahwa gubernur memegang tanggung jawab pemerintahan di tingkat provinsi. Karena itu, komunikasi mengenai keberadaan kepala daerah menjadi penting agar masyarakat tidak merasa ditinggalkan ketika menghadapi persoalan lingkungan.
“Tidak terlalu urgen untuk ke luar negeri kalau konteksnya tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat Kaltim saat ini,” ujarnya.
Pernyataan itu merupakan penilaian Saipul terhadap prioritas kepemimpinan. Sementara itu, status perjalanan, izin, serta agenda resmi Rudy di Singapura masih perlu dikonfirmasi kepada pihak pemerintah terkait.
Kritik Saipul juga perlu ditempatkan dalam konteks bahwa pemerintah provinsi sebelumnya telah menyampaikan langkah penanganan.
Dalam keterangan resmi pada 8 Oktober 2026, Rudy mengakui karhutla Kaltim belum selesai dan menekankan perlunya penanganan yang lebih preventif serta terintegrasi. Ia juga meminta patroli dan pencegahan bergerak ketika jumlah titik panas meningkat.
Namun, bagi Saipul, yang perlu diuji bukan semata ada atau tidaknya pernyataan pemerintah, melainkan sejauh mana arahan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang terukur dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia menilai kehadiran kepala daerah di lapangan penting untuk melihat langsung kondisi pemadaman, memastikan kebutuhan petugas terpenuhi, dan mengevaluasi perlindungan bagi warga yang terpapar asap.
“Kalau menjadi gubernur, ya harus melihat juga penderitaan rakyatnya, terutama yang terpapar asap,” katanya.
Saipul turut menyinggung program pendidikan Gratispol yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Ia mengakui terdapat upaya untuk menjalankan program tersebut, tetapi menilai keberhasilannya belum dapat disimpulkan hanya dari peluncuran atau proses pendaftaran.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan cakupan penerima, akses masyarakat, dan realisasi pembiayaan benar-benar sesuai dengan tujuan program. Ia mengaku menerima informasi mengenai sejumlah kalangan akademik yang masih menanggung biaya sendiri meski telah mendaftar melalui portal Gratispol. Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pengelola program.
Pernyataan itu memperlihatkan ukuran yang digunakan Saipul dalam menilai kepemimpinan: program pemerintah harus dibuktikan melalui manfaat yang sampai kepada masyarakat.
Dalam persoalan karhutla, ukuran serupa berlaku. Pemadaman harus dibuktikan dengan berkurangnya kebakaran, pencegahan dengan menurunnya risiko, dan perlindungan masyarakat dengan langkah nyata ketika udara tidak sehat.
Sebab, bagi warga yang setiap hari menghirup asap, persoalannya bukan sekadar apakah pemerintah sudah mengeluarkan pernyataan. Yang lebih mendesak adalah apakah mereka mendapat udara yang lebih aman, akses air yang cukup, perlindungan kesehatan, serta kepastian bahwa pemerintah hadir ketika keadaan memburuk.
Dan di tengah kondisi itu, pertanyaan mengenai keberadaan gubernur bukan semata soal foto sarapan di Singapura. Ia menjadi bagian dari pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana seorang kepala daerah menetapkan prioritas ketika masyarakatnya sedang menghadapi krisis.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
