SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), memastikan Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim telah resmi menandatangani kesepakatan nota keuangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-47 yang digelar pada Minggu malam (30/11/2025) di Gedung Utama B, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Hamas menjelaskan bahwa nilai anggaran yang tercantum dalam nota keuangan berada pada kisaran Rp15 triliun. Namun, menurutnya, realisasi yang benar-benar dapat masuk ke daerah diperkirakan hanya sekitar 90 persen atau setara Rp14 triliun.
“Walaupun dalam angka disebut 15, sebenarnya penyerapannya sekitar 14-an. Jadi bukan 15,” ujar Hamas.
Ia mengakui bahwa tekanan fiskal daerah meningkat tajam dengan penurunan kapasitas anggaran hingga sekitar Rp6 triliun. Kendati demikian, seluruh pihak sepakat untuk tetap mengutamakan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Harapan kita, pemerintah lebih bijak memprioritaskan program-program yang memang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Hamas menambahkan bahwa DPRD mendorong APBD 2026 tetap fokus pada sektor-sektor penopang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat termasuk UMKM. Program unggulan seperti pendidikan gratis dan jaminan kesehatan (Jos Pol) juga diharapkan tetap berjalan meski dilakukan penyesuaian anggaran.
Terkait proses pengesahan yang berlangsung mepet, Hamas menegaskan bahwa keterlambatan bukan disebabkan oleh DPRD. Hal itu terjadi karena adanya kebutuhan penyesuaian dan efisiensi pada dokumen anggaran sebelumnya.
“Ini bukan karena kita, tapi karena harus ada efisiensi yang diubah. Namun kita masih tepat waktu, satu bulan sebelum batas akhir,” jelasnya.
Untuk mengejar ketepatan waktu, rapat paripurna tetap digelar meski jatuh pada hari libur. “Semua sepakat, tidak ada keberatan. Kalau ada yang keberatan, tidak mungkin bisa tanda tangan,” ujarnya.
Mengenai proyeksi pembangunan Kaltim tahun 2026, Hamas memastikan bahwa pemerintah tetap akan melaksanakan program strategis meski ruang fiskal terbatas. “Pasti ada penurunan, tapi tetap diupayakan berjalan sesuai janji pemerintah,” tuturnya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S
