Foto: Ilustrasi anak jalanan. (AI)
SAMARINDA – Penanganan anak jalanan dan masyarakat yang beraktivitas di sejumlah kawasan terlarang di Samarinda dinilai membutuhkan langkah yang lebih dari sekadar penertiban.
DPRD Samarinda menduga terdapat kelompok tertentu yang mengatur atau mengoordinasikan aktivitas tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan dugaan tersebut menjadi salah satu persoalan yang membuat penanganan di lapangan tidak mudah.
Menurutnya, keberadaan kelompok yang terorganisir dapat menjadi alasan mengapa aktivitas serupa kembali ditemukan meski sebelumnya telah dilakukan penertiban.
“Kelompok-kelompok ini ada yang terorganisir, itu yang susah,” kata Anhar.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara lebih menyeluruh. Penertiban memang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, tetapi langkah tersebut dinilai belum menyelesaikan persoalan apabila tidak disertai upaya mengetahui pihak yang mengoordinasikan aktivitas maupun kondisi sosial orang-orang yang terlibat.
Karena itu, Anhar menilai pendekatan antarinstansi perlu berjalan beriringan. Dinas Sosial dapat mengambil peran melalui pendataan, pendekatan dan pembinaan, sementara Satpol PP tetap menjalankan tugas penegakan peraturan daerah.
Menurut dia, persoalan sosial di Samarinda tidak dapat dilepaskan dari kondisi kota yang terus berkembang.
Sebagai ibu kota Kalimantan Timur, Samarinda memiliki aktivitas masyarakat yang padat dan persoalan sosial yang cukup beragam.
Di sisi lain, Anhar melihat Pemerintah Kota Samarinda mulai menunjukkan langkah nyata dalam menangani persoalan tersebut.
Penataan kawasan hingga penyediaan lokasi tertentu disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari solusi yang tidak hanya bersifat sementara.
Namun, ia meminta agar setiap penertiban memiliki tindak lanjut yang jelas. Masyarakat yang telah ditertibkan perlu mendapatkan pembinaan agar tidak kembali ke lokasi maupun aktivitas yang sama.
“Memang agak repot menangani masalah seperti itu. Tapi saya melihat ada langkah-langkah konkret dari pemerintah kota untuk menangani itu,” ujarnya.
Anhar berharap penanganan ke depan tidak hanya berfokus pada orang-orang yang ditemukan di lapangan.
Pemerintah juga dinilai perlu mengidentifikasi pola serta pihak yang diduga berada di balik aktivitas tersebut sehingga persoalan dapat ditangani hingga ke akar masalahnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
