Andi Sofyan Desak Bankeu Tetap Dipertahankan Singgung Peran Pemprov Sebagai “Orangtua” dari Pemda

Foto: Anggota DPD RI asal Kaltim, Andi Sofyan Hasdam. (Hadi Winata/Radar Samarinda)

SAMARINDA – Wacana penghapusan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kepada kabupaten dan kota menuai sorotan dalam forum Musrenbang RKPD 2027 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kamis (30/04/2026).

Anggota DPD RI asal Kaltim, Andi Sofyan Hasdam, secara tegas meminta agar kebijakan tersebut tidak direalisasikan.

Ia menilai Bankeu memiliki peran vital dalam menjaga kesinambungan pembangunan di daerah.

Menurutnya, keberadaan Bankeu selama ini menjadi penopang utama bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menjalankan berbagai program prioritas.

Tanpa dukungan tersebut, kemampuan fiskal daerah dinilai akan mengalami tekanan signifikan.

“Bankeu ini bukan sekadar bantuan, tapi bentuk tanggung jawab provinsi terhadap daerah. Kalau ini dihapus, maka dampaknya langsung terasa pada kekuatan APBD kabupaten dan kota,”ujarnya.

Andi Sofyan menjelaskan, pengurangan atau penghapusan Bankeu berpotensi membuat ruang gerak anggaran daerah semakin sempit.

Kondisi ini dinilai akan menyulitkan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan maupun memenuhi belanja wajib.

Baca Juga:   Plt. Kepala BKD Kaltim: PPPK Tetap Dipertahankan Sesuai Arahan Gubernur

Ia juga menyinggung adanya aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang mulai diberlakukan.

Jika kapasitas anggaran daerah menurun akibat hilangnya Bankeu, maka tekanan terhadap pengelolaan keuangan daerah akan semakin besar.

“Kalau APBD mengecil sementara kewajiban tetap ada, ini bisa berdampak luas, termasuk pada kesejahteraan ASN dan pelayanan publik,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Andi Sofyan mengaku telah menyampaikan langsung kekhawatiran ini kepada Gubernur Kaltim.

Ia berharap pemerintah provinsi dapat mempertimbangkan kembali rencana penghapusan Bankeu, mengingat perannya yang strategis dalam menjaga stabilitas pembangunan dan keuangan daerah.

“Pemprov itu ibarat orangtua, dan pemda ini adalah anak-anaknya. Dari kebijakan bankeu ini terlihat kepedulian orangtua agar daerahnya bisa lebih maju dan pembangunan dapat terlaksana semaksimal mungkin,” tutupnya.

Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky

BERITA POPULER