Foto: Aksi 214 oleh aliansi masyarakat kaltim didepan Kantor Gubernur Kaltim pasa Selasa, 21 April 2026. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, memberikan penjelasan atas keputusannya tidak menemui massa demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat pada Selasa (21/4/2026).
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan serta prosedur audiensi yang dinilai tidak terpenuhi di lapangan.
Dalam konferensi pers di Hotel Atlet Sempaja, Samarinda, Kamis (23/4/2026), Rudy menyebut bahwa sejak awal, arah aksi sebenarnya ditujukan ke DPRD Kaltim.
Namun, dinamika di lapangan membuat massa bergeser ke Kantor Gubernur setelah sebagian tuntutan belum mendapat respons.
“H-1 sudah disampaikan bahwa tujuan utama ke DPRD. Pergeseran ke kantor gubernur terjadi karena ada tuntutan yang belum terpenuhi,” ujarnya.
Rudy menekankan bahwa dirinya tidak menutup ruang dialog dengan para demonstran. Namun, ia menilai komunikasi di tengah kerumunan massa yang mulai memanas bukanlah pilihan yang tepat.
“Saya sudah sampaikan bersama Pak Kapolda, kita siap berdialog, tapi tidak di tengah kerumunan. Pertimbangannya keamanan dan juga protokol,” katanya.
Menurutnya, situasi di lapangan menjelang waktu magrib sudah tidak kondusif. Ia menyinggung adanya insiden pelemparan botol dan batu ke arah aparat keamanan, yang dinilai berpotensi membahayakan jika ia tetap memaksakan diri menemui massa secara langsung.
“Kalau saya di tengah situasi seperti itu dan terjadi pelemparan, tentu risikonya besar,” tambahnya.
Sebagai alternatif, Pemerintah Provinsi Kaltim mengaku telah menawarkan audiensi resmi dengan perwakilan massa di dalam gedung pemerintahan. Namun, tawaran tersebut disebut tidak direspons oleh pihak demonstran.
Rudy menegaskan bahwa dialog yang efektif memerlukan suasana yang kondusif serta berbasis data, bukan dilakukan dalam tekanan situasi lapangan.
“Saya sudah menawarkan perwakilan untuk berdialog, tapi tidak diambil. Kita tidak bisa bicara tanpa data. Dialog akan lebih baik jika dilakukan secara tertib,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa akses komunikasi dengan pemerintah tetap terbuka setiap saat, baik melalui kantor gubernur maupun rumah jabatan, sebagai bentuk komitmen untuk menampung aspirasi masyarakat melalui jalur yang dinilai lebih terstruktur.
“Silahkan dialog, masyarakat bisa datang ke kantor atau rumah jabatan. Kami terbuka atas semua kritik dan saran untuk perkembangan Kaltim kedepan,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
