Foto: Tinjauan Pemprov Kaltim ke Jembatan Mahulu. (Ist)
SAMARINDA — Insiden tabrakan kapal ponton bermuatan batubara kembali mengguncang Sungai Mahakam. Sebuah ponton dengan identitas M80-1302 menghantam struktur pelindung Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), Samarinda, Selasa (23/12/2025) pagi sekitar pukul 06.30 WITA.
Peristiwa ini langsung memicu kekhawatiran publik, mengingat jembatan tersebut menjadi jalur vital penghubung aktivitas warga Kota Tepian.
Rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan ponton melintang dan menghantam dua vender atau pelindung tiang jembatan.
Benturan keras tersebut memunculkan pertanyaan serius soal pengendalian lalu lintas kapal di bawah jembatan, terlebih insiden serupa bukan kali pertama terjadi di Sungai Mahakam.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, A.M. Fitra Firnanda, mengonfirmasi adanya dampak fisik pada bagian jembatan.
Namun, ia menegaskan bahwa temuan sementara baru sebatas pemeriksaan visual dan belum bisa dijadikan dasar penilaian teknis menyeluruh.
“Secara kasat mata memang terlihat ada luka pada tiang T6 di gelar enam, yang berfungsi menopang struktur utama. Ada juga pecahan di bagian bawah,” ujar Fitra usai meninjau lokasi.
Meski demikian, Fitra mengakui bahwa pemeriksaan visual tidak cukup untuk memastikan apakah benturan tersebut
menimbulkan deformasi atau pergeseran struktur utama jembatan.
Pemeriksaan lanjutan dengan alat ukur khusus disebut menjadi keharusan sebelum pemerintah mengambil keputusan.
“Harus dicek dengan alat tembak dari tiang ke tiang, untuk memastikan ada atau tidak pergeseran. Tanpa itu, kami belum bisa menyimpulkan kondisi sebenarnya,” jelasnya.
Situasi ini menempatkan Pemprov Kaltim pada posisi dilematis. Di satu sisi, jembatan masih digunakan oleh ribuan kendaraan setiap hari.
Di sisi lain, potensi risiko struktural belum sepenuhnya terpetakan. Hingga kini, belum ada keputusan apakah Jembatan Mahulu perlu dibatasi atau ditutup sementara, termasuk untuk kendaraan bermuatan berat.
“Kami masih koordinasi dengan instansi terkait, Dishub, Polairud, Satpol PP, dan Lantas. Apakah aman untuk kendaraan berat atau perlu pembatasan, itu masih menunggu hasil teknis,” kata Fitra.
Ia menambahkan, proses pengukuran tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut keselamatan publik.
Pemerintah, kata dia, akan merapatkan hasil pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menyampaikan sikap resmi ke masyarakat.
Insiden ini kembali menyorot lemahnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas kapal angkutan batubara di Sungai Mahakam.
Publik kini menanti langkah tegas pemerintah, bukan hanya dalam memastikan kondisi jembatan, tetapi juga dalam mencegah terulangnya tabrakan yang berpotensi mengancam infrastruktur dan keselamatan warga.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
