Foto: Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya dalam mendukung program penurunan stunting selaras dengan skema program prioritas Jospol Pemprov Kaltim dalam lima tahun kedepan.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, menyebut bahwa upaya penanganan stunting saat ini telah berjalan selaras dengan Dinas Kesehatan melalui berbagai intervensi yang melibatkan desa dan kelurahan.
“Beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah desa memang fokus pada pencegahan, seperti pembinaan calon pengantin dan program parenting. Itu sudah berjalan di sejumlah lokasi seperti PPU, Kubar, Kota Timur, Balikpapan, dan wilayah lainnya,” terang Puguh, Selasa (18/11/2025).
Dalam hal ini, DPMPD menekankan pentingnya strategi mapping lokus dan mapping indikator. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang masih berada pada kategori merah atau kuning sehingga dapat diberikan intervensi yang lebih terarah.
“Kita sepakat bahwa strategi pemetaan ini sangat bagus. Dengan mengetahui mana yang merah atau kuning, intervensinya bisa lebih tajam sesuai kebutuhan wilayah,” ujar Puguh.
Menurutnya, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saling melengkapi dalam upaya penurunan stunting. Pasalnya, DPMPD sendiri tidak terlibat langsung dalam pemberian makanan tambahan, namun fokus pada aspek pemberdayaan masyarakat agar memahami peran dan langkah pencegahan stunting secara tepat.
Puguh menegaskan bahwa desa dan kelurahan harus mampu memahami indikator stunting serta mengetahui wilayah mana yang memiliki angka kasus tertinggi. Dengan begitu, intervensi bisa dilakukan pada titik paling krusial.
“Penekanannya adalah desa dan kelurahan paham indikator stunting, lalu tahu di mana lokasi yang paling tinggi. Jadi intervensinya bisa menyasar akar masalah di tingkat lokal,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa DPMPD sudah lama bergerak dalam program pencegahan stunting, bahkan sebelum era Jospol diterapkan. Kolaborasi melalui program Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (LKD) juga terus berlangsung, melibatkan PKK, Posyandu, hingga Linmas.
“Program ini sudah berjalan sejak sebelum Jospol. Kita selaras dengan LKD yang menaungi berbagai elemen masyarakat desa,” kata Puguh.
Dengan pendekatan yang semakin terarah dan berbasis data melalui Jospol, Pemprov Kaltim berharap upaya penurunan stunting dapat memberikan hasil yang lebih signifikan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (adv/jer/diskominfokaltim)
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
