Foto: Kadisdinkes Kaltim, Jaya Mualimin. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Tak banyak daerah yang mampu memberikan rasa aman bagi warganya ketika berada jauh dari kampung halaman. Namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim)mencoba menghadirkan itu melalui Gratispol Kesehatan, sebuah payung perlindungan kesehatan yang tak hanya berlaku di Kaltim, tetapi juga di seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menggambarkan program ini sebagai jaring pengaman yang menyertai warga ke mana pun mereka pergi.
“Warga Kaltim mau sakit di Jakarta, di Papua, bahkan di daerah terpencil sekalipun, tetap bisa dilayani cukup dengan NIK dan kepesertaan BPJS,” ujarnya, Jum’at (14/11/2025).
Kepercayaan diri pemerintah dalam memberi jaminan ini bukan tanpa dasar, cakupan BPJS Kesehatan di Kaltim telah mencapai 102 persen, angka yang bahkan melampaui jumlah penduduknya sendiri.
Dengan total 4,2 juta jiwa kini tercatat sebagai peserta aktif, bukan berarti tanpa kendala bagi pemerintah. Masih ada peserta BPJS mandiri kelas III yang nonaktif akibat menunggak iuran.
Di sinilah Gratispol Kesehatan mengambil peran penting, dimana pemerintah hadir untuk membayar tunggakan peserta yang berhak, agar layanan kesehatan tetap bisa diakses terutama dalam situasi darurat.
“Kalau ada warga yang tidak bisa dilayani karena status BPJS-nya mati, cukup hubungi kami. Aktivasi akan kami bantu,” kata Jaya.
Pelukan Keamanan bagi Para Perantau
Bagi masyarakat Kaltim yang bekerja di luar pulau, jaminan ini menjadi semacam pelukan keamanan. Bahwa meskipun langkah kaki membawa mereka jauh, pemerintah tetap memastikan hak layanan kesehatan mereka tak terputus.
Setiap bulan, Dinas Kesehatan Kaltim melakukan rekonsiliasi data dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan bantuan iuran diberikan tepat sasaran. Ketelitian ini penting agar warga yang benar-benar membutuhkan tetap masuk dalam sistem perlindungan.
Program ini tidak berdiri sendiri. Gratispol Kesehatan terintegrasi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang menjadi garda depan mendeteksi risiko penyakit sebelum terlambat.
Dari hasil skrining, tiga masalah kesehatan paling dominan di Kaltim adalah hipertensi, diabetes melitus, dan obesitas. Tiga kondisi ini yang sering muncul tanpa gejala awal.
Karena itu, Jaya mengajak masyarakat untuk rutin datang ke Puskesmas setidaknya setahun sekali. “Pemeriksaan itu bukan untuk mereka yang sakit saja, tapi untuk memastikan tetap sehat,” ujarnya.
Ada pula kemudahan lain, masyarakat yang belum memiliki kartu fisik BPJS tidak perlu cemas. Sistem layanan kini cukup membaca NIK dari KTP elektronik untuk mengonfirmasi status kepesertaan.
Melalui perpaduan antara jaminan pengobatan gratis, deteksi dini, dan proses administrasi yang dipermudah, Pemprov Kaltim berharap warganya bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Sebab di mana pun mereka berada, ada perlindungan kesehatan yang selalu mengikuti.(adv/jer/diskominfokaltim)
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
