Foto: Anggota DPRD Kota Samarinda, Victor Yuan. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat menuai sorotan tajam dari Anggota DPRD Kota Samarinda, Victor Yuan. Dirinya menilai kebijakan tersebut menjadi pukulan berat bagi Kalimantan Timur (Kaltim), yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama penerimaan negara melalui sektor sumber daya alam.
Dalam pernyataannya di Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Selasa malam (11/11/2025), Victor menegaskan bahwa kebijakan pemotongan DBH hingga lebih dari 73 persen sangat tidak mencerminkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil.
“Kalimantan Timur ini punya karakteristik khusus. Kita penyumbang besar bagi perekonomian nasional, tapi justru bagian kita yang dikurangi. Ini tidak adil,” ujarnya dengan tegas.
Menurut Victor, langkah untuk memperjuangkan hak fiskal daerah tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Ia mengajak seluruh unsur pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk bersatu dalam satu suara memperjuangkan keadilan bagi daerah di tingkat nasional.
“Kita harus bersatu, tanpa melihat latar belakang partai atau kepentingan politik. DPRD ini mewakili rakyat Kaltim, bukan kepentingan kelompok tertentu,” ucap politikus Partai Demokrat tersebut.
Victor juga menyoroti dampak nyata dari pemangkasan DBH yang menyebabkan sejumlah program pembangunan di daerah tertunda.
Ia menilai, berkurangnya dana transfer dari pusat berpotensi menghambat percepatan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dan layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Untuk menindaklanjuti hal ini, Victor mengusulkan agar DPRD Provinsi Kaltim segera memprakarsai pertemuan bersama seluruh DPRD kabupaten/kota se-Kaltim.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menyatukan langkah dan menyusun strategi baru agar aspirasi Kaltim bisa kembali diperjuangkan secara efektif di tingkat nasional.
“Kita perlu duduk bersama mencari solusi bersama. Dulu pernah kita gugat ke Mahkamah Konstitusi, tapi ditolak. Sekarang saatnya kita ambil langkah yang lebih solid dan terarah,” kata Victor.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar persoalan ini tidak dicampuradukkan dengan dinamika politik menjelang Pilkada. Menurutnya, perjuangan soal DBH murni untuk kepentingan rakyat Kaltim, bukan untuk kepentingan partai atau calon tertentu.
“Ini bukan soal Pilkada atau partai. Ini soal masa depan rakyat Kalimantan Timur. Jadi semua harus menurunkan ego politik,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
