Foto: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim, Yusliando.
SAMARINDA — Sinyal waspada tengah mengemuka di tubuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Pasalnya, kebijakan pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah (TKD) diperkirakan bakal menekan ruang fiskal provinsi hingga hampir Rp5 triliun pada tahun anggaran 2026.
Pemangkasan besar-besaran itu membuat Pemprov Kaltim harus bersiap menghadapi konsekuensi serius, pengurangan kapasitas belanja daerah dan ancaman perlambatan pada sejumlah proyek pembangunan strategis.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, mengakui kondisi ini menjadi tantangan berat bagi daerah yang tengah berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
“Dengan pemotongan hampir Rp5 triliun, tentu kita harus menyesuaikan struktur belanja. Yang tidak substansial akan kita pangkas, sementara prioritas pelayanan publik dan infrastruktur harus tetap dijaga,” ujar Yusliando, Senin (3/11/2025) malam.
*Belanja Rutin Jadi Sasaran Efisiensi*
Pemprov Kaltim kini sedang menata ulang pos belanja. Belanja rutin yang tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial akan menjadi sasaran utama efisiensi.
“Kita ingin penggunaan anggaran benar-benar produktif. Tidak bisa lagi boros di hal-hal administratif. Semua diarahkan ke program prioritas,” tegasnya.
Selain itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga akan dievaluasi. Pos ini selama ini menyerap porsi besar dalam belanja pegawai dan menjadi salah satu sumber tekanan ketika pendapatan daerah menurun.
Meski ruang fiskal semakin sempit, Pemprov menegaskan tidak akan mengorbankan pelayanan dasar. Langkah efisiensi akan dilakukan secara selektif, memastikan fungsi publik tetap berjalan.
“Kita tidak ingin efisiensi justru mematikan pelayanan dasar. Harus proporsional dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas Yusliando.
Namun di sisi lain, ia tidak menampik bahwa sejumlah proyek non-urgensi berpotensi ditunda. Menurutnya, pemetaan ini diperlukan untuk melakukan penyesuaian terhadap pemangkasan fiskal.
“Kita akan lihat urgensinya. Kalau masih bisa ditunda, ya ditunda dulu. Yang penting fiskal kita tetap sehat,” tambahnya.
*Pembangunan Infrastruktur Tetap Didorong, Meski Nilai Turun*
Salah satu sektor yang paling terdampak dari pemangkasan TKD adalah pembangunan infrastruktur. Meski secara regulasi porsi anggarannya wajib 40 persen dari total APBD, nilai nominalnya dipastikan akan menyusut.
“Kalau sebelumnya 40 persen dari Rp20 triliun, nanti jadi 40 persen dari Rp15 triliun. Persentasenya sama, tapi nominalnya jauh berkurang,” ujar Yusliando.
Meski begitu, pemerintah berkomitmen menjaga proyek strategis tetap berjalan, terutama pembangunan jalan menuju daerah tertinggal seperti Mahakam Ulu (Mahulu).
“Konektivitas antarwilayah tetap prioritas. Kita ingin akses masyarakat ke pusat ekonomi dan layanan publik terus membaik,” imbuhnya.
Dalam menghadapi gejolak fiskal ini, Yusliando menegaskan, kolaborasi lintas perangkat daerah sangat penting agar penyesuaian kebijakan tidak mengganggu arah pembangunan.
“Bappeda fokus di perencanaan dan arah kebijakan, sedangkan teknis anggaran di BPKAD. Tapi semua harus sinkron agar prioritas pembangunan tetap jalan,” jelasnya.
Bagi Kaltim, tekanan akibat pemangkasan TKD menjadi ujian nyata bagi kemandirian fiskal daerah. Dengan menurunnya ketergantungan dana pusat, Pemprov dituntut lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru dan mengelola anggaran secara cermat.
“Kita harus menyesuaikan arah pembangunan agar tetap berkelanjutan meski dengan sumber daya yang terbatas,” pungkas Yusliando.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
