Foto: Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Rencana Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud yang mendorong normalisasi dan pengerukan Sungai Mahakam sebagai solusi banjir di Samarinda mendapat respons berbeda dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Menurut Pemimpin Kota Tepian ini pengerukan Sungai Mahakam yang memiliki panjang 980 kilometer tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan banjir secara langsung. Justru, usulan pengerukan malah menambah beban anggaran yang dinilai terlalu besar dan tidak efisien.
“Kalau konteks nya untuk penanggulangan banjir, itu pasti ada pengaruhnya cuman butuh dana luar biasa, bahkan lebih dari lima triliun. Tapi jika itu dikeruk sungai karang mumus nah itu saya sangat setuju. Karena lebih prioritas itu dan datanya sudah ada di provinsi,” jelasnya kepada Wartawan, Selasa Malam (28/10/2025).
Andi Harun menyebut, hingga saat ini belum ada koordinasi khusus antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Pemprov Kaltim terkait langkah yang disampaikan Rudy saat mendatangi Kementerian Perhubungan pekan lalu. Bahkan, ia mengaku hanya mengetahui inisiatif tersebut melalui pemberitaan.
“Tidak ada, saya juga hanya menontonnya. Tapi tentu kami berterima kasih kepada Pak Gubernur atau siapa saja yang ingin membantu pengendalian banjir Samarinda,” ujanya
Meski demikian, ia menegaskan koordinasi teknis antara instansi provinsi dan kota tetap berjalan. Namun, tanpa pembahasan substansi yang jelas, Pemkot kesulitan memastikan kontribusi apa yang perlu diberikan.
“Saya juga tidak tahu apa yang menjadi substansi pembahasan Pak Gubernur di Kemenhub. Tapi kalau beliau butuh data, semua sudah lengkap. DED seluruh program pengendalian banjir sudah kita miliki. Kendalanya hanya dana,” tegasnya.
Andi kemudian menjelaskan bahwa dari berbagai kajian penanggulangan banjir yang melibatkan Balai Wilayah Sungai IV (BWS) hingga Kementerian PU, prioritas utama justru berada pada pengendalian Sungai Karang Mumus dan anak-anak sungainya.
“Kalau konteks banjir, menurut kami pengerukan Mahakam bukan solusi utama. Kecuali untuk kepentingan pelayaran, saya setuju 1000 persen. Tetapi untuk banjir, ada program yang lebih prioritas berdasarkan kajian bersama,” ucapnya.
Dalam konteks program penanggulangan banjir, Pria yang akrab disapa AH ini mengatakan telah melakukan pengkajian, bahkan sejumlah program sudah memiliki detail Engineering Design (DED).
Lebih lanjut, AH menjelaskan sejumlah kegiatan yang sudah siap dilaksanakan, mulai dari pembangunan pintu air di Jembatan 1 (Jembatan Sungai Karang Mumus) dan peningkatan pompa di Karang Mumus.
Tak hanya itu, optimalisasi Waduk Lempake yang dilaporkan mengalami sedimentasi sebesar 0,8 juta meter kubik, hingga revitalisasi jaringan drainase dalam kota untuk mengatasi rob (genangan air akibat pasang surut air) juga telah menjadi bagian dari desain penanggulangan banjir di Kota Tepian.
“Semua datanya ada, sudah lengkap dan jelas. Kalau diminta, saya siap antarkan langsung ke Pak Gubernur. Sebagai kepala daerah di bawah provinsi, saya tentu hormat dan loyal,” tambahnya
Terlepas dari itu, Andi Harun juga menyampaikan kabar baik bahwa perjuangan pengendalian banjir Samarinda mulai menunjukkan hasil.
Ia mengungkapkan adanya pesan langsung dari anggota DPR RI asal Kaltim, Gerardus Budisatrio Djiwandono, yang memastikan usulan penanganan banjir Samarinda diprioritaskan dalam anggaran 2026.
“Samarinda akan diprioritaskan 2026, mohon dikawal. Ini bukti usaha kita tidak sia-sia,” beber Andi.
Hasil ini tak lepas dari upaya bersama beberapa kepala daerah, mulai dari Bupati Penajam Paser Utara, Wakil Wali Kota Balikpapan, dan Wali Kota Samarinda yang dibersamai oleh Budisatrio Djiwandono dalam pertemuan mereka ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendulang dukungan percepatan pembangunan infrastruktur yang mendesak di Kaltim.
Meski tidak sepenuhnya sejalan dengan rencana Gubernur, Andi Harun menekankan bahwa setiap upaya untuk membantu masyarakat Samarinda tetap patut dihargai.
“Tetap kami apresiasi niat baik Pak Gubernur. Kita sadar tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh Pemprov, Kementerian PUPR, DPR RI. Semua pihak harus bergandeng tangan,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
