Foto: Contoh proyek drainase yang dilakukan PUPR Samarinda di Jalan Kesuma Bangsa. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda dihadapkan pada tantangan besar dalam menyusun program kerja tahun depan.
Usulan anggaran tahun 2026 mengalami penurunan drastis dibanding tahun sebelumnya. Dari total pagu sekitar Rp2,3 triliun pada 2025, nilainya kini hanya diajukan sekitar Rp1,2 triliun.
Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, membenarkan adanya pengurangan tersebut dan menyebutnya sebagai kondisi yang cukup berat.
Menurutnya, keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi sejumlah proyek pembangunan, terutama yang berskala besar.
“Secara umum memang ada penurunan yang cukup jauh. Saat ini kami masih dalam tahap penyusunan usulan kegiatan dan penentuan prioritas untuk 2026,” jelas Desy.
Susun Ulang Prioritas Pembangunan
Menghadapi keterbatasan itu, PUPR kini menata ulang daftar prioritas proyek. Setiap kegiatan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan arahan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami sedang menyusun prioritas satu hingga sepuluh. Fokusnya pada kegiatan paling mendesak, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Desy.
Meski ruang fiskal menyempit, sektor infrastruktur dasar tetap menjadi tumpuan utama. Peningkatan jalan lingkungan, rehabilitasi drainase, serta program pengendalian banjir dipastikan tidak akan terabaikan.
“Program drainase paling banyak kami ajukan karena masih menjadi masalah utama di banyak wilayah Samarinda,” tambahnya.
Lobi ke Pusat untuk Tambahan Dana
Untuk menutupi kekurangan dana, Pemerintah Kota Samarinda mulai menjajaki peluang dukungan dari pemerintah pusat.
Beberapa proyek bernilai besar akan diusulkan agar bisa dibiayai lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun pendanaan langsung dari Kementerian PUPR.
“Langkah ke pusat sudah dilakukan. Wali Kota sendiri yang turun langsung ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan kementerian,” ungkap Desy.
Namun, ia menegaskan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor kunci agar usulan proyek dapat diterima pusat. Karena itu, Pemkot kini juga mempercepat proses penataan dan pembebasan lahan di sejumlah titik strategis.
“Kami sudah menyiapkan lahan sebagai salah satu syarat utama. Jika disetujui, proyek akan ditangani langsung oleh kementerian,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
