SABTU malam, 26 Juli 2025, Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud (Harum), menggelar silaturahmi bersama pimpinan organisasi wartawan dan pimpinan media se-Kaltim. Undangan itu juga saya terima. Karena saya tinggal di Bontang, saya minta Kepala Kantor Media Kaltim Samarinda, Adhi Abdian, untuk hadir mewakili.
Saya mengikuti jalannya acara dari video yang dibagikan di grup redaksi, serta laporan langsung dari Adhi. Suasananya hangat dan cukup cair. Banyak diskusi terbuka, dan Gubernur menjawab langsung setiap pertanyaan yang dilontarkan. Topik yang dibahas pun beragam: Silpa APBD, Gratispoll, pembangunan jalan perbatasan, hingga pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Kaltim untuk media.
Acara digelar di Pendopo Lamin Etam, rumah jabatan Gubernur. Ruangannya ditata rapi dengan meja bundar. Tak ada podium, tak ada pembatas. Gubernur berdiri, berbicara santai, menyapa satu per satu peserta. Formatnya tidak formal dan tidak kaku.
Selain Gubernur, hadir pula Kepala Diskominfo Kaltim, HM Faisal. Dalam forum ini, Faisal menjelaskan bagaimana proses kerja sama media yang saat ini telah berjalan melalui Diskominfo. Faisal menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menata sistem agar lebih transparan, terstandar, dan sesuai regulasi. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi sehat antara media dan pemerintah untuk memastikan informasi sampai ke publik secara akurat.
Yang menarik, forum ini menjadi pertemuan pertama pasca viralnya video ajudan gubernur yang diduga membatasi wartawan saat doorstop. Maka silaturahmi ini menjadi momen penting. Bukan sekadar ngopi. Tapi sinyal bahwa Pemprov tidak sedang memusuhi media, melainkan mengakui peran strategisnya sebagai bagian dari kontrol publik.
“Saya tidak anti kritik. Justru saya butuh teman-teman wartawan untuk bantu luruskan informasi yang simpang siur. Saya terbuka, tapi saya juga ingin ada data, bukan asumsi,” kata Gubernur Harum.
Ia juga menjelaskan bahwa program Gratispoll akan dijalankan secara bertahap. “Karena keterbatasan anggaran, tahun ini baru untuk siswa dan mahasiswa baru. Tapi 2026 kita jalankan untuk semua. Kalau ada yang masih bayar, sebutkan nama sekolahnya. Jangan cuma speak-speak saja,” tegasnya.
Sesi tanya jawab berlangsung aktif. Munanto dari Jurnal Borneo menyuarakan bahwa program Gratispoll belum berjalan sebagaimana janji. Lukman dari Detak Kaltim menyinggung soal keberlanjutan pokir media. “Kalau dihapus, bisa mati media online,” katanya.
Gubernur langsung meresponsnya. “Saya tidak pernah melarang pokir. Tapi semua harus sesuai aturan dan masuk ke SIPD. Kalau nanti jadi temuan, bukan cuma pemilik media yang kena, tapi juga pejabat yang tanda tangan.”
Ketua PWI Kaltim, Abdul Rahman, menyambut baik forum ini. “Silaturahmi seperti ini perlu dirutinkan. Jangan tunggu viral dulu baru duduk bareng,” ujarnya.
Sementara Ketua JMSI Kaltim, Muhammad Sukri, menegaskan dukungan terhadap program pemerintah, namun memberi catatan: “Media lokal juga perlu dibantu tumbuh. Jangan hanya jadi pelengkap acara.”
Menariknya, di forum ini juga, Asisten Pribadi Gubernur Kaltim, Senja Fithrani Borgin, turut menyampaikan permintaan maaf secara terbuka terkait insiden yang sempat viral beberapa waktu lalu.
“Mungkin kemarin ada sedikit salah paham. Saya minta maaf ya… sampai teman saya di Jerman nanya, ‘Kenapa kamu bisa muncul di media?’” katanya sambil tersenyum.
Senja mengaku baru bertugas di Kaltim dan berharap bisa makin akrab dengan para jurnalis. Ia bercerita memiliki latar belakang militer dan pernah menjadi guru militer selama 10 tahun.
“Namanya juga tugas, saya hanya menjalankan protap untuk lindungi Pak Gubernur,” ucapnya.
Bagi saya pribadi, forum ini patut diapresiasi. Tapi jangan berhenti di sini.
Hari ini, media tidak lagi sekadar mencatat. Media juga membentuk persepsi. Di era digital, distribusi informasi tidak berhenti di web portal. Banyak perusahaan media kini juga mengelola kanal YouTube, podcast, koran digital, hingga akun media sosial dengan jangkauan luas—bahkan melebihi banyak influencer. Sekali tayang, bisa viral dalam hitungan menit.
Karena itu, relasi antara pemerintah dan media harus dibangun secara setara. Bukan relasi atas-bawah, bukan juga transaksional. Tapi kemitraan yang saling menghargai dan menguatkan. Ketika seorang gubernur mengundang wartawan untuk berdiskusi langsung, itu langkah awal yang baik. Tapi dialog ini tak boleh hanya jadi momen simbolik.
Media tetap harus menyampaikan fakta, meski kadang pahit. Justru karena keberanian menyampaikan itulah, kepercayaan publik tumbuh.
Malam tadi bukan sekadar ngopi dan diskusi. Tapi juga soal membuka ruang dan memperbaiki komunikasi. Semoga komitmen itu berlanjut setelah acara usai. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
Pemimpin Redaksi Media Kaltim
