Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Hingga Maret 2025, Kota Samarinda mencatat 50 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Angka ini memicu keprihatinan DPRD Kota Samarinda, yang mendesak Pemkot untuk mengambil langkah strategis dan menyeluruh, mulai dari tingkat desa dan kelurahan.
Dalam pernyataannya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menilai lonjakan laporan bukan semata indikasi memburuknya situasi, melainkan menunjukan keberanian korban dan masyarakat untuk berbicara.
“Jumlah laporan yang tinggi justru positif, selama diikuti komitmen penyelesaian setiap kasus hingga tuntas,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini menekankan pentingnya perlindungan nyata bagi korban. Menurut Sri, meski regulasi dan aparat penegak hukum telah siap, tanpa edukasi yang memadai di kalangan masyarakat, sistem perlindungan sulit berjalan efektif.
“Edukasi adalah fondasi tanpanya, kebijakan hanya sekadar dokumen. Implementasi harus gencar dilakukan, mengingat jumlah kasus masih sering terjadi” tambahnya.
Selain memperkuat regulasi dan pemberdayaan masyarakat, Sri juga menyoroti kebutuhan fasilitas penunjang dalam penanganan kasus kekerasan.
Menurutnya, rumah aman Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak harus dilengkapi dengan standar keamanan tinggi, akses layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial, layaknya lembaga rehabilitasi profesional.
“Kami berharap akan ada peningkatan di sektor-sektor lain yang turut membantu penanganan kasus kekerasan ini dapat terbenahi,” sebutnya.
Untuk itu, DPRD Samarinda menekankan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus bersifat proaktif, merangkul seluruh lapisan masyarakat, serta memperkokoh sinergi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga terkait, demi mewujudkan perlindungan berkelanjutan.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
