SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Jahidin, menyatakan bahwa di era modern ini pancasila sebagai ideologi bangsa harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari – hari. Informasi yang kian cepat dapat menggerus nilai – nilai pancasila dan membuat kerawananan perpecahan bangsa.
Itulah mengapa DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi menyetujui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Perda ini mengatur pendidikan Pancasila yang wajib diajarkan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Hal demikian sebagai penegasan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Latarnya adalah untuk memperkuat pengamalan Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat. Karena itu, DPRD merasa perlu untuk menginisiasi pembentukan perda ini, yang juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kami diharuskan untuk turun langsung melakukan sosialisasi ini kepada masyarakat,” ujar Jahidin saat sosialiasi Perda.
Jahidin menekankan bahwa implementasi perda ini diharapkan dapat memperkokoh toleransi antarwarga, khususnya di Samarinda dan Kalimantan Timur secara umum.
“Keberagaman budaya yang ada di Kalimantan Timur harus dijaga. Dengan adanya payung hukum ini, kita menjadi lebih kuat dalam menjaga kerukunan,” ungkapnya.
Salah satu narasumber acara, Sari Marito Siregar menambahkan bahwa Indonesia memiliki 280 juta penduduk dengan 718 bahasa yang berbeda. Inilah pentingnya bahasa persatuan, yang merupakan bagian dari identitas bangsa.
“Program DPRD ini patut didukung karena tujuannya mulia. Kita harus bersama-sama menjaga dan membanggakan bahasa serta budaya kita, agar tidak mudah terpecah belah atau diklaim oleh pihak lain,” tuturnya.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Penulis: Andi Desky
