Foto: Pejabat Fungsional Kesehatan Masyarakat Dinkes Samarinda, Suprianto (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Selain jarak distribusi Pemberian Makan Tambahan (PMT), kader kesehatan juga mengeluhkan biaya transportasi untuk penyaluran yang berakibat terhambatnya PMT diterima oleh sasaran. Bahkan, beberapa warga baru menerima makanan di sore hari yang berpotensi menurunkan kualitas makanan.
Berkurangnya kualitas makanan dapat mengurangi efektivitas program PMT. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda berupaya untuk mengkoordinasikan pembiayaan penyaluran PMT dengan dinas terkait agar bisa dianggarkan.
“Saran dari kader-kader sudah kami terima, mayoritas menyuarakan tentang biaya distribusi. Kami akan upayakan perihal transportasi untuk bisa di anggarkan,” ujar Suprianto, Pejabat Fungsional Kesehatan Masyarakat Dinkes Samarinda.
Saat ini, Dinkes Samarinda telah menyediakan transportasi untuk melakukan kegiatan posyandu, terutama monitoring PMT. Namun, transportasi tersebut bukan untuk pelaksanaan distribusi makanan, sehingga kader perlu mengeluarkan biaya lebih untuk penyaluran PMT.
“Kendala yang dihadapi kader adalah tidak tersedianya transportasi untuk menyalurkan makanan. Akibatnya, banyak kader yang sudah memasak makanan tapi kesulitan dalam mendistribusikannya ke sasaran,” ungkapnya.
Masalah ini tentunya bertentangan dengan tujuan utama dari program. Menurutnya, latar belakang program ini terlaksana ialah pemenuhan gizi untuk anak dan ibu hamil. Selain itu, terhambatnya penyaluran berpotensi pada penyalahgunaan PMT itu sendiri
Kendati demikian, pihaknya akan terus berupaya mencari solusi terbaik agar kader bisa melakukan tugas dengan lancar dan distribusi PMT bisa lebih optimal.
“Kami akan terus upayakan agar keluhan kader dapat diakomodir oleh anggaran. Monitoring juga akan kami lakukan agar distribusi PMT tepat sasaran,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
